Atasi Keterbatasan Anggaran, Pemda di Jateng Ramai Ajukan Pinjaman ke Bank

KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemantauan Media Indonesia, Kamis (8/5) imbas dari banyaknya pemangkasan untuk efesiensi anggaran dari pemerintah pusat, menjadikan sejumlah daerah kelimpungan untuk menyelesaikan dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana pendidikan yang rusak. Guna memenuhi kebutuhan tersebut mencoba mencari jalan keluar meskipun harus membebani anggaran selanjutnya.

Alternatif tercepat dalam memenuhi anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur itu, Pemerintah Kabupaten Blora dan Grobogan mulai mengajukan pinjaman ke bank hingga ratusan miliar rupiah.

"Benar, kami berencana mengajukan pinjaman Rp250 miliar ke bank," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Grobogan Afi Wildani Kamis (8/5).

Dana pinjaman ke Bank Jateng tersebut, lanjut Afi, merupakan strategi jangka menengah Pemkab Grobogan yang akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan penataan kota serta mengatasi banjir Purwodadi seperti pembangunan fisik yang mendesak, terutama sistem drainase dan penanganan genangan banjir saat musim hujan.

Tahun ini telah disiapkan master plan dan Detail Engineering Design (DED), ungkap Afi, karena masalah banjir di Kota Purwodadi tidak hanya bersumber dari kondisi drainase setempat, namun juga terkait dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Sungai Tuntang dan Sungai Lusi, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk penanganan secara menyeluruh.

Secara perhitungan dengan pinjaman tersebut, menurut Afi, angsuran pengembalian termasuk bunga bank berkisar Rp60 miliar, karena hanya dengan langkah ini llopsi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan, mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki APBD. Bupati Grobogan Setyo Hadi membenarkan rencana pengajuan pinjaman ke bank tersebut, menurutnya pinjaman itu merupakan upaya menyiasati keterbatasan anggaran, pinjaman daerah dapat menjadi opsi dan strategi pembangunan, terutama untuk proyek-proyek besar yang bersifat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Kami harus memberanikan diri untuk menjawab berbagai persoalan klasik pembangunan seperti kemiskinan yang masih tinggi, stunting, hingga banjir dan kekeringan yang terus terjadi, namun tetap harus realistis dan terukur, sesuai kemampuan daerah," ujar Setyo Hadi.

Hal serupa juga diungkapkan Bupati Blora Arief Rohman bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah ini, mengingat keterbatasan anggaran dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora sudah mengajukan pinjaman ke bank Rp215 miliar yang Ahan digunakan memperbaiki 41 ruas jalan di daerah ini.

"Saya targetkan akhir Mei ini masalah pinjaman Pemkab Blora sudah selesai, sedangkan sejumlah bank dibidik untuk menggelontorkan pinjaman seperti Bank Jateng, Bank Jabar Banten (BJB) ada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI)," ungkap Arief Rohman.

Keputusan pemilihan bank pinjaman, demikian Arief Rohman, adalah pada segi bunga yakni paling rendah hingga tidak akan membebani anggaran tahun berikutnya.

"Kami akan memilih bank dengan bunga pinjaman terendah, oleh karenanya diperlukan paparan masing-masing bank tersebut," imbuhnya. (AS/E-4)