Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Inklusi keuangan telah menjadi perhatian global. Beberapa negara telah berupaya untuk dapat melaksanakan inklusi keuangan sebagai bagian dari program atau kebijakan nasionalnya. Dari data yang disajikan World Bank melalui Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey 2017 tercatat lebih dari 40 negara yang telah menerapkan strategi nasional dalam rangka mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan, termasuk Indonesia.
Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.
Program perluasan akses keuangan perlu dilakukan pada tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah sesuai dengan Nawacita Presiden RI untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diharapkan sejalan dengan program pemerintah daerah dan dapat mendorong perekonomian daerah, serta memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Bank BJB sebagai anggota TPAKD memiliki peran sebagain koordinator kelompok kerja optimalisasi akses keuangan. Dengan begitu, Bank BJB telah berperan serta aktif dalam mendukung program- program TPAKD yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan visi misi Bank BJB.
Dalam rangka pelaksanaan TPAKD Award periode program 2019, pada Senin (5/8) dan Selasa (6/8) dilakukan sosialisasi ‘Optimalisasi Peran BUMDes di Desa Arjasari dan Cibuluh’ yang bertempat di Gedung Pakuan yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Edi Nasution Yudi, Deputi Komisionaries Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sarjito, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, dan tamu undangan lainnya.
Dua BUMdes yang terpilih mewakili Provinsi Jawa Barat yaitu Desa Arjasari di Kabupaten Bandung dan Desa Cibuluh di Kabupaten Subang. Sebagai salah satu finalis TPAKD Award, Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja unggulan yaitu Optimalisasi BUMDes.
Proses penilaian BUMDes yang mewakili Provinsi Jawa Barat dilakukan tim TPAKD bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten terkait. Tim penilai melakukan penilaian kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Purwakarta , Subang , Bandung, Sumedang, dan Bandung Barat. Kelima kabupaten melakukan contest dan terpilih lima BUMDes atau satu BUMDes dari satu kabupaten.
Seiring dengan perkembangan optimalisasi BUMDes tersebut , terdapat dua desa dari dua kabupaten yang lebih unggul dibandingkan BUMDes yg lain. Dengan berbagai penilaian, dua terpilih menjadi BUMDes yang diikutsertakan program TPAKD award 2018.
Banyak BUMDes yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Kementerian Desa, namun aktivitasnya banyak yang belum optimal. Telah dilakukan survei di lima Kabupaten terpilih yang memiliki BUMDes dengan potensi ekonomi untuk dapat dikembangkan, namun masih terkendala akses keuangannya.
Perlu diketauhi bahwa tujuan optimalisasi BUMdes bersama Bank BJB di antaranya membentuk unit usaha di bawah BUMDes memiliki status badan hukum (perseroan terbatas atau koperasi), terbukanya akses keuangan, meliputi Agen Laku Pandai, kredit usaha rakyat (KUR), BJB Mesra, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), pengelolaan giro desa, internet banking corporate, payment point online bank (PPOB), dan membuka peluang lebih besar untuk mengembangkan unit usaha melalui kerjasama dengan pihak lain
Saat ini jumlah BUMDes di Jabar per Desember 2017 tercatat sebanyak 2.964 unit dan tersebar di 19 kabupaten. Sebagian Besar (95%) BUMDes tersebut belum memiliki status bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi, melainkan hanya peraturan desa (perdes), baik untuk BumDes maupun unit usahanya.
Dengan badan hukum berupa perdes menjadikan BUMDes tersebut sangat terbatas kegiatan usaha yang dapat dilakukan. Di sisi lain saat ini terdapat banyak kesempatan usaha, baik bidang keuangan maupun perdagangan.
Kemampuan keuangan desa berpotensi meningkat karena adanya bantuan dana desa yang digulirkan Pemerintah Pusat. Selain itu, potensi ekonomi desa juga relatif cukup besar. Namun sumber daya tersebut belum tergarap optimal oleh pemerintah desa yang salah satunya disebabkan BUMDes di desa tersebut belum dapat berperan aktif khususnya dalam kegiatan-kegiatan usahanya.
Faktor lain adalah masih rendahnya pemahaman pada pengelola BUMDes mengenai pengelolaan keuangan. Dengan memiliki BUMDes yang berbadan hukum diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes terhadap kegiatan usaha khususnya di bidang keuangan sehingga dapat membuka/memperluas akses keuangan bagi masyarakat sekitar.
Dalam kesepakatan bersama antara Pemprov Jabar dan Bank BJB No. 119/17/DPM-Desa dan 008/NK/DIR-INS/2018 tentang Percepatan Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Fasilitas Layanan Perbankan Tanggal 6 Juni 2018.
Adapun ruang lingkup kerja sama antara Pemprov Jabar dan Bank BJB dalam kesepakatan meliputi peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pengelolaan bisnis penguatan lembaga perekonomian masyarakat, pendampingan teknis penguatan lembaga perekonomian masyarakat, layanan keagenan Laku Pandai, penyaluran fasilitas kredit bagi usaha kredit mikro, dan pengelolaan keuangan desa melalui layanan perbankan.
Salah satu desa binaan Bank BJB yang berada di Kabupaten Bandung, Desa Arjasari melalui BUMDes Saraksa yang memiliki potensi ekonomi antara lain perkebunan dan produksi kopi Arjasari, sentra sepatu kulit, pengelolaan air bersih mandiri, dan pengelolaan objek wisata alam. Berbagai pelatihan kewirausahaan, pelatihan dan sosialisasi Laku Pandai, pengikutsertaan dalam pamerano baik di dalam maupun luar negeri, dan pelaksanaan program one village one company (OVOC).
Selain itu pada Selasa (6/8) dilanjutkan ke kunjungan ke salah satu desa binaan Bank BJB yaitu BUMDes Tarungjaya yang terletak di Desa Cibuluh Kabupaten Subang. BUMDes Tarungjaya sendiri memiliki beberapa usaha di antaranya pengelolaan air bersih, layanan pariwisata dan layanan Laku Pandai.
Bank BJB juga telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh, diantaranya: Pelatihan Kewirausahaan kepada pelaku home industry, pelatihan dan sosialisasi Laku Pandai, Program OVOC yang diselenggarakan oleh Pemprov Jabar bertempat di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut.
"Diharapkan dengan adanya TPAKD Award ini BUMDes lain di Provinsi Jawa Barat akan terus terpacu menghasilkan yang terbaik bagi daerahnya dan juga tentunya ini hal ini memberikan dampak positif bagi Provinsi Jawa Barat sebagai finalis TPAKD Award, bahwa kerja keras tim TPAKD di Jawa Barat memberikan bukti nyata,” kata Direktur Bank BJB Yuddy Renaldi. (OL-09)
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved