Kamis 17 Oktober 2019, 21:10 WIB

Pemda Wajib Umumkan UMP Serentak pada 1 November

Antara | Ekonomi
Pemda Wajib Umumkan UMP Serentak pada 1 November

Dok. MI
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri

 

UPAH Minimum Provinsi 2020 akan naik sebesar 8,15%, hal itu merujuk surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Nilai 8,15% tersebut disyaratkan sesuai dengan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum pada 2020.

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 inflasi nasional sebesar 3,39%, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Sehingga kenaikan UMP dan UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8,51%.

Upah minimum yang ditetapkan tersebut harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam menetapkan upah minimum haruslah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.   

"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi," tulisnya dalam butir kedua surat tersebut.


Baca juga: Bambang Brodjonegoro Minta Lima Anggota BPK Jaga Integritas


Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak pada 1 November 2019.  

Sementara itu, Hanif menyebut ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dengan nilai kebutuhan hidup layak, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan hal tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri. Jika teguran tertulis sudah dilayangkan dua kali berturut-turut tetapi kepala daerah belum juga melaksanakannya, kepala daerah akan dihentikan sementara selama tiga bulan.

Selanjutnya juga kepada daerah yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak juga menindaklanjuti program tersebut maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai kepala daerah. (OL-1)

 

Baca Juga

Ist

SR017 Terbit, Moduit Ungkap Keuntungan Investasi Sukuk Ritel

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 11:25 WIB
Pemerintah akan menawarkan satu obligasi ritel, yakni Sukuk Ritel seri SR017 yang akan ditawarkan pada tanggal 19 Agustus hingga 14...
MI/Denny S

Pengamat: Pemerintah Blunder Jika Naikkan BBM Dalam Kondisi Saat Ini

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 11:00 WIB
KENAIKAN BBM di masa seperti saat ini akan menjadi kebijakan yang salah. Pasalnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah...
MI/Ahmad Yakub

Indef: Dukung Substitusi Industri Pangan Gandum dari Bahan Baku Lokal

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 10:15 WIB
Direktur Indef Ahmad Tauhid mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementan untuk memperkuat subtitusi pangan lokal sebagai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya