TP4 Jangan Dijadikan Bumper Penyimpangan

KEBERADAAN Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) harus dimanfaatkan dengan baik untuk pemecahan pelbagai permasalahan hukum, serta peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam rangka percepatan semua program prioritas pemerintah di pusat dan daerah.

"Kami ingatkan agar TP4 jangan disalahgunakan sebagai bumper untuk menutupi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi," ujar Jan Maringka saat membuka Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4 Daerah (TP4D) Bidang Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia di Ambon melalui keterangan persnya, kemarin.

Menurut dia, TP4 dibentuk pada 2015 sebagai bentuk kontribusi Korps Adhyaksa dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.

"Kontribusi itu termasuk upaya meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan TP4 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," ujarnya.

Karena itu, tambahnya, diperlukan peran aktif, koordinasi, dan keterbukaan para pihak secara bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di tiap tahapan pekerjaan.

Hal senada dikatakan Inspektur Jenderal Kementerian PU-Pera Widiarto yang menilai TP4 merupakan bentuk komitmen Kementerian PU-Pera untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur secara transparan dan akuntabel, termasuk dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di kesempatan lain, Jan Maringka juga mengingatkan soal kehadiran media sosial yang terkesan ingin membuat publik percaya bahwa berita-berita yang disiarkan media massa mainstream tidak benar.

"Seolah-olah media mainstream itu sudah tidak dapat dipercaya dan yang bisa dipercaya ialah berita-berita yang cenderung berasal dari medsos," ujarnya. (Gol/HJ/P-4)