Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek drainase di Yogyakarta yang menyeret tersangka jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra. Penyidik menduga ada aliran dana ke pihak lain yakni anggota DPRD Yogyakarta.
"Penyidik mendalami terkait dugaan aliran dana dari pihak eksekutif ke legislatif," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12) malam.
Hal itu disampaikan Yuyuk seusai penyidik komisi memeriksa anggota DPRD Yogyakarta Hasan Widagdo Nugroho sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 itu.
Hasan diperiksa untuk tersangka jaksa Eka Safitra. KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni Febri Agung Herlambang (anggota DPRD Yogyakarta 2014-2019) dan Emanuel Ardi Prasetya (anggota DPRD Yogya 2019-2024) tapi keduanya tidak memenuhi panggilan.
Eka ialah jaksa yang menjadi anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim tersebut merupakan gugus tugas pencegahan korupsi di Kejaksaan Agung. Selain Eka, ada jaksa lain yang juga menjadi tersangka yakni Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.
Kasus tersebut terbongkar dari operasi tangkap tangan KPK pada Agustus lalu. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana, Satriawan Sulaksono, dan Eka Safitra sebagai tersangka.
KPK menduga Eka atas bantuan Satriawan menerima suap Rp221,6 juta dari Ana. Suap untuk membantu perusahaan Ana mendapatkan proyek drainase senilai Rp8,3 miliar.
Eka dan Satriawan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-8)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Namun, terang dia, dalam perkembangannya justru muncul keluhan, seperti adanya oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengkaji kembali Tim T4 Pusat dan Daerah.
Keberadan TP4 dinilai kurang efektif karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum kejaksaan untuk mendapatkan materi memperkaya diri sendiri.
Inspektorat di daerah tidak perlu menunggu penugasan dari kepala daerah jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji bakal melanjutkan program dan kinerja yang telah dikerjakan HM Prasetyo. Kebijakan yang akan dilanjutkan tersebut antara lain program tim pengawal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved