Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek drainase di Yogyakarta yang menyeret tersangka jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra. Penyidik menduga ada aliran dana ke pihak lain yakni anggota DPRD Yogyakarta.
"Penyidik mendalami terkait dugaan aliran dana dari pihak eksekutif ke legislatif," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12) malam.
Hal itu disampaikan Yuyuk seusai penyidik komisi memeriksa anggota DPRD Yogyakarta Hasan Widagdo Nugroho sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 itu.
Hasan diperiksa untuk tersangka jaksa Eka Safitra. KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni Febri Agung Herlambang (anggota DPRD Yogyakarta 2014-2019) dan Emanuel Ardi Prasetya (anggota DPRD Yogya 2019-2024) tapi keduanya tidak memenuhi panggilan.
Eka ialah jaksa yang menjadi anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim tersebut merupakan gugus tugas pencegahan korupsi di Kejaksaan Agung. Selain Eka, ada jaksa lain yang juga menjadi tersangka yakni Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.
Kasus tersebut terbongkar dari operasi tangkap tangan KPK pada Agustus lalu. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana, Satriawan Sulaksono, dan Eka Safitra sebagai tersangka.
KPK menduga Eka atas bantuan Satriawan menerima suap Rp221,6 juta dari Ana. Suap untuk membantu perusahaan Ana mendapatkan proyek drainase senilai Rp8,3 miliar.
Eka dan Satriawan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-8)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Namun, terang dia, dalam perkembangannya justru muncul keluhan, seperti adanya oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk mengeruk keuntungan pribadi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengkaji kembali Tim T4 Pusat dan Daerah.
Keberadan TP4 dinilai kurang efektif karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum kejaksaan untuk mendapatkan materi memperkaya diri sendiri.
Inspektorat di daerah tidak perlu menunggu penugasan dari kepala daerah jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji bakal melanjutkan program dan kinerja yang telah dikerjakan HM Prasetyo. Kebijakan yang akan dilanjutkan tersebut antara lain program tim pengawal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved