KPK Tertibkan Aset Daerah Senilai Rp155,46 Miliar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan dalam penertiban aset daerah sebesar Rp155.464.108.444 dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan jumlah penertiban aset daerah tersebut merupakan hasil keterlibatan KPK dalam penyelesaian penyerahan aset daerah sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah yang tidak kunjung selesai selama kurang lebih 18 tahun dan pelaksanaan penyerahan kewenangan urusan antarpemerintah daerah yang seharusnya sudah selesai pada tahun 2016.

"Dalam tugas pencegahan korupsi ini, KPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong perbaikan administrasi pencatatan dan pelaksanaan aturan. Proses tersebut diduga telah 18 tahun tak selesai," kata Febri di Jakarta, Rabu (2/10).

Kontribusi terbesar penertiban tersebut berasal dari penyerahan aset daerah Kabupaten Musi Rawas ke Pemerintah Kota Lubuklinggau sebesar Rp155.172.115.900 berupa tanah dan bangunan. Kontribusi lainnya berasal dari proses pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan masing-masing sebesar Rp135.544.720 dan Rp156.447.824.

Kesepakatan penyerahan aset daerah itu dilakukan melalui pertemuan pada 1 Oktober 2019 lalu yang diinisiasi oleh Koordinasi Wilayah (Korwil) II KPK dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bupati Musi Rawas, Walikota Lubuklinggau, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubukulingga.

Baca juga: KPK Panggil Jajaran Perum Perindo

Febri menjelaskan pertemuan tersebut merupakan puncak kesepakatan penyelesaian aset daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, setelah melalui serangkaian kegiatan pendampingan, koordinasi dan supervisi KPK dalam bentuk diskusi, rapat pembahasan dan konsultasi sejak awal tahun ini.

"KPK memfasilitasi permasalahan aset yang dialami pemerintah daerah dan mendorong penertiban aset sebagai bagian dari prioritas program pemda. Program ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan aset milik daerah yang lebih efektif dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat sehingga pencegahan korupsi berjalan lebih efektif," tandasnya.(OL-5)