Rabu 02 Oktober 2019, 11:29 WIB

KPK Panggil Jajaran Perum Perindo

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Panggil Jajaran Perum Perindo

Antara
Dirut Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Rabu (25/9)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan sejumlah orang berkaitan dengan perkara dugaan suap impor ikan di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). Tiga pejabat dan pegawai dari perusahaan plat merah itu dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan.

KPK memanggil dua sekretaris Direktur Utama Perum Perindo nonaktif Risyanto Suanda, yakni Yuniastin dan Lani Pujiastuti. Selain itu, komisi antirasuah juga memanggil Kepala Divisi Pengelolaan Aset Perum Perindo Wenny Prihatin. Satu saksi lain yang dipanggil bernama Efrati Purwantika yang disebut sebagai ibu rumah tangga.

"Yang bersangkutan menjadi saksi untuk tersangka MMU (Mujib Mustofa)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (2/10).

Mujib merupakan satu dari dua tersangka dalam perkara itu. Ia merupakam Direktur PT Navy Arsa Sejahtera yang mendapatkan kuota impor ikan dari Perum Perindo.

Dalam kasus itu, Mujib diduga memberi suap kepada Risyanto untuk mengatur kuota impor ikan salem yang didatangkan dari Tiongkok. KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp1.300 kepada Risyanto untuk setiap kilogram ikan yang diimpor ke Indonesia.

PT Navy Arsa Sejahtera tercatat sebagai salah satu perusahaan importir ikan yang telah masuk blacklist sejak 2009 karena pernah melakukan impor ikan melebihi kuota yang ditentukan. Perusahaan itu semestinya tidak bisa lagi mengajukan kuota impor baru.

Dalam sebuah pertemuan pada Mei 2019, disepakati PT Navy Arsa Sejahtera mendapatkan kuota impor 250 ton dari kuota impor resmi milik Perum Perindo. Setelah ikan didatangkan PT Navy Arsa Sejahtera, ikan disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Cara itu ditempuh untuk mengelabui seolah-olah yang melakukan impor ialah Perum Perindo, bukan PT Navy Arsa Sejahtera.

baca juga: Legislator Harapkan Lebih Banyak Perempuan di Pentas Politik

Penyidik KPK menduga Risyanto menerima US$30 ribu untuk pengurusan kuota impor tersebut. Komisi antirasuah juga mendalami dugaan tiga penerimaan sebelumnya oleh Risyanto dari perusahaan importir lain, yang diduga mencapai US$30 ribu, S$30 ribu, dan S$50 ribu. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More