Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. (Bank BJB) menandatangani nota kesepahaman kerja sama tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Kesepakatan kerja sama ini ditandatangani secara langsung oleh Direktur Konsumer & Retail Bank BJB, Suartini, Bupati Bandung Dadang M. Naser dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jabar, Mulyana di Ballroom Sahid Sunshine Hotel, Soreang, Bandung, Selasa (15/9).
Nota kesepahaman itu mengatur kesepakatan kerja sama penggunaan aplikasi untuk pemrosesan SP2D Online guna pencairan dana di lingkungan Pemkab Bandung dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
SIMDA sendiri merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya yang dimiliki oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Penggunaan aplikasi SP2D Online akan memperlancar pelaksanaan transaksi pencairan SP2D, mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di perbankan ke rekening tujuan secara real-time. Singkatnya, dengan adanya layanan ini, proses-proses yang sebelumnya manual, dapat dilakukan secara online dan real-time.
Di sisi lain, Pemda dapat memantau kondisi keuangan kas daerah terkini secara real-time melalui monitoring terhadap RKUD di bank yang dapat dilakukan secara online. Dengan cara ini, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, untuk mendukung upaya pemda dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien bisa diwujudkan.
"Kerja sama ini merupakan wujud dukungan nyata bank bjbdalam mendorong berbagai transformasi tata kelola pemerintah yang lebih baik. Dengan sistem yang terintegrasi secara online, pemda akan merasakan kemudahan bagi untuk mengelola keuangannya sehingga bisa lebih optimaldalam melayani publik," kata Suartini.
Dia menuturkan bahwa langkah kerja sama ini juga merupakan bentuk dorongan Bank BJB bagi daerah untuk mewujudkan visi smart city. Pengadaptasian teknologi yang bertujuan untuk memudahkan harus diwujudkan di segala lini kehidupan demi gerak transformasi. Kerja sama ini juga mendukung gerakan non tunai sekaligus mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi.
Dadang Naser mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Bupati menilai melalui kerja sama itu, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung akan lebih optimal.
Upaya ini, ujar bupati, akan mendukung juga terhadap perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, yang pada ujungnya akan menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien.
“Kami berharap, dengan kerjasama ini penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam hal keuangan daerah akan lebih profesional dan efektif. Dan tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” kata dia. (OL-09)
Aksi itu merupakan respon dari kejahatan genosida yang semakin gencar dilakukan oleh zionis Israel.
Berdasarkan BMKG, gempa bumi tektonik magnitudo 4.7 terjadi Rabu (13/8) sekitar pukul 08.32 WIB terletak di koordinat 7.66 LS dan 107.15 BT.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat (Jabar) dan Pemerintah Kota Hamamatsu, Jepang menandatangani perpanjangan kerja sama sister city yang telah terjalin sejak 2014.
Rayakan momen lamaran dan pernikahan dengan Paket Lestari dan Mahligai dari Aryaduta Bandung.
MULAI Senin 11 Agustus 2025, Taman Alun-Alun Kota Bandung resmi ditutup total sementara. Penutupan dilakukan untuk melanjutkan proyek penataan tahap II
RIBUAN warga Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), diperkirakan terjerat praktik rentenir setelah meminjam uang. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved