Berita Terbaru Pelanggaran Ham Hari Ini

Presiden Perintahkan Menterinya Tindak Lanjuti Rekomendasi PPHAM

Menurut Jokowi, hal itu memjadi salah satu kunci untuk bisa memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, dan kepastian hukum

Komnas HAM Akui Tidak Sinkron dengan Kejaksaan Agung

KETUA Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan standar dan prosedur penyelidikan dan penyidikan di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus diperbaiki dan disinkronkan

Menteri Basuki Ikut Tangani Kasus HAM Berat

Basuki diminta membantu membangun secara signifikan daerah-daerah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Peru Berduka atas Korban Tewas dalam Protes di Tengah Keadaan Darurat

IBU kota Peru, Lima dan tiga wilayah lainnya berada dalam keadaan darurat. Kondisi unjuk rasa meluas selama berminggu-minggu terhadap Presiden Dina Boluarte tak menunjukkan sinyal mereda

Eks Hakim MK Sebut UU KKR Sulit Dibuat Lagi

Padahal, kehadiran beleid tersebut saat ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM

Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Penuhi Korban Pelanggaran HAM

Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi kompensasi kepada semua korban dari 12 pelanggaran HAM tersebut.

Pemerintah akan Bantu Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Untuk nonyudisial, pemerintah akan memberikan bantuan peningkatan ekonomi hingga jaminan kesehatan.

Mahfud: Presiden Segera Gelar Rapat Pemulihan Korban HAM Berat

Presiden akan membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing tugasnya. 

Pengakuan Negara Atas Pelanggaran HAM Berat Dinilai belum Cukup

Amnesty International menegaskan bahwa negara harus tetap mengadili pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya belasan kasus pelanggaran HAM berat.

Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Sekadar Aksesori Politik

Setara Institute menilai pernyataan Presiden Joko Widodo  yang mengakui dan menyesali tentang peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sekadar bagian dari aksesoris politik.

Pemerintah Komitmen Selesaikan 12 Kasus HAM Berat secara Yudisial

Pemerintah berkomitmen kuat menyelesaikan secara yudisial 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Komnas HAM Minta Hak Korban Pelanggaran HAM Dipenuhi

Komnas, ujarnya, memandang bahwa hak korban atas pemulihan juga berlaku bagi korban peristiwa pelanggaran HAM Berat yang telah disidangkan melalui Pengadilan HAM.

Keluarga Korban HAM Berat Tetap Tuntut Penyelesaian Yudisial

"Tetapi harus dipertanggungjawabkan di pengadilan HAM ad hoc sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM,"

Kontras Minta Pengakuan Presiden Atas Pelanggaran HAM Berat Ditindaklanjuti

"Sebaliknya, tanpa ada pengakuan negara atas adanya pelanggaran berat HAM, maka pemberian pemulihan bagi korban malah bersifat kontraproduktif dari upaya pemberian hak-hak korban,"

MDA : Kasus di Desa Taro Kelod Gianyar Bukan Ranah Adat, Urusan Kanwil Hukham Bali

REKOMENDASI  majelis desa adat (MDA) setempat bahwa kasus yang dialami Ketut Warka bukan kasus adat. Itulah sebabnya kasus ini akan dimediasi oleh tim Yakommas Kanwil Hukum dan HAM Bali.

Mahfud Beberkan Alasan Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Selalu Bebas

Regulasi yang ada terutama dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memiliki kekuatan untuk menghukum para pelaku kasus HAM berat.

Negara Didesak Tidak Berhenti pada Pengakuan Pelanggaran HAM Berat

Merespons pertanyaan tersebut, masyarakat sipil menganggap kerja Tim PP HAM kurang maksimal, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban.

Mahfud Sebut Tim PPHAM Bukan untuk Hidupkan Kelompok Komunis

"Jangan sekali-kali menuduh ini mau mengkerdilkan umat Islam, mau menghidupkan lagi komunis. Justru ini banyak rekomendasi yang terkait dengan pelanggaran terhadap orang muslim di Aceh,"

Presiden: Pelanggaran HAM Berat Tidak Boleh Terjadi Lagi

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia.

MA Akui Tidak Antisipasi Kasus HAM Masuk ke Pengadilan, Ini Dalihnya

KETUA Mahkamah Agung M Syarifuddin mengakui lembaganya tidak mengantisipasi akan ada perkara kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masuk ke badan peradilan.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia