Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSATUAN Nasional Aktivis (Pena) 98 secara tegas menolak calon presiden maupun calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) dan pelaku politik identitas. Hal itu ditekankan dalam rangka mengingat tumbangnya rezim Orde Baru pasca 25 tahun reformasi.
"Kami tidak mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden yang melakukan pelanggar HAM di masa lalu,” papar Presidium Nasional Pena 98 Bali Oktaviansyah di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (4/5).
Oktaviansyah menuturkan Pena 98 mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih capres maupun cawapres yang nantinya bakal bersaing dalam Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : Pena 98 Pasang Baliho Raksasa Dukung Ganjar Capres 2024
Hal ini juga sebelumnya diutarakan Pena 98 terkait kriteria Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024. Adapun kriteria Pena 98, yakni menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan, bukan bagian dari rezim Orde Baru.
Kemudian, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Serta, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.
Baca juga : Erick Thohir: Perjuangan Reformasi 98 Belum Selesai
"Kita menolak, tetap konsisten menolak bahwa kita tidak menginginkan menyatakan, tidak menginginkan capres yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan juga menggunakan politik identitas," tegas Oktaviansyah.
Sementara itu, dalam rangka memperingati 25 tahun reformasi, Pena 98 menggelar kegiatan reflektif untuk menolak lupa kediktatoran rezim Soeharto.
Aktivis 98 Muhammad Sopiyan menyebut Pena 98 bakal mengadakan diskusi publik di 20 kota di seluruh Indonesia untuk merefleksikan reformasi. Acara ini bakal dihelat pada 6 Mei hingga 21 Mei 2023 mendatang.
“Materinya berupa refleksi sejarah dan evaluasi 25 tahun reformasi. Dimulai dari tanggal 6 Mei sd 21 Mei 2023,” ucap Sopian.
Pena 98 juga melibatkan mahasiswa di 28 provinsi di Indonesia dalam diskusi publik tersebut. Selain diskusi publik yang melibatkan banyak pihak, Eks Komrad 1998 itu mengatakan Pena 98 akan menggelar pameran foto.
Pameran foto tersebut akan menceritakan aksi-aksi demonstrasi dan memorabilia gerakan rakyat menuntut reformasi 1998. Sopiyan menerangkan pameran foto dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. (Z-8)
Buku ini membahas populisme Islam yang sering dijadikan komoditas politik untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan hingga kekuasaan.
Saat Piala Dunia digelar dan tim Samba mulai bertanding, simbol identitas politik itu luruh. Warna itu kini jadi kebanggaan bersama seluruh negeri.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai ada politik identitas di gelaran Pilkada 2024.
Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno menggelar rapat tim sukses (timses) perdana di posko pemenangan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meminta agar tak ada lagi politik identitas di Pilkada Jakarta.
Aktivis HAM Natalius Pigai jawab tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal politik identitas
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I
HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.
SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.
Pangeran William membatalkan perjalanan ke Qatar lantaran tuan rumah piala dunia itu memiliki kontroversi atas penerapan HAM pada pekerja stadion
PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi '2502' untuk menunjukkan solidaritas umat Islam di Indonesia terhadap diskriminasi umat Islam di India di depan Kedubes India di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved