Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PERSATUAN Nasional Aktivis (Pena) 98 secara tegas menolak calon presiden maupun calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) dan pelaku politik identitas. Hal itu ditekankan dalam rangka mengingat tumbangnya rezim Orde Baru pasca 25 tahun reformasi.
"Kami tidak mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden yang melakukan pelanggar HAM di masa lalu,” papar Presidium Nasional Pena 98 Bali Oktaviansyah di Graha Pena 98, Jakarta, Kamis (4/5).
Oktaviansyah menuturkan Pena 98 mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih capres maupun cawapres yang nantinya bakal bersaing dalam Pemilu 2024 mendatang.
Baca juga : Pena 98 Pasang Baliho Raksasa Dukung Ganjar Capres 2024
Hal ini juga sebelumnya diutarakan Pena 98 terkait kriteria Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024. Adapun kriteria Pena 98, yakni menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan, bukan bagian dari rezim Orde Baru.
Kemudian, tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Serta, tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.
Baca juga : Erick Thohir: Perjuangan Reformasi 98 Belum Selesai
"Kita menolak, tetap konsisten menolak bahwa kita tidak menginginkan menyatakan, tidak menginginkan capres yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan juga menggunakan politik identitas," tegas Oktaviansyah.
Sementara itu, dalam rangka memperingati 25 tahun reformasi, Pena 98 menggelar kegiatan reflektif untuk menolak lupa kediktatoran rezim Soeharto.
Aktivis 98 Muhammad Sopiyan menyebut Pena 98 bakal mengadakan diskusi publik di 20 kota di seluruh Indonesia untuk merefleksikan reformasi. Acara ini bakal dihelat pada 6 Mei hingga 21 Mei 2023 mendatang.
“Materinya berupa refleksi sejarah dan evaluasi 25 tahun reformasi. Dimulai dari tanggal 6 Mei sd 21 Mei 2023,” ucap Sopian.
Pena 98 juga melibatkan mahasiswa di 28 provinsi di Indonesia dalam diskusi publik tersebut. Selain diskusi publik yang melibatkan banyak pihak, Eks Komrad 1998 itu mengatakan Pena 98 akan menggelar pameran foto.
Pameran foto tersebut akan menceritakan aksi-aksi demonstrasi dan memorabilia gerakan rakyat menuntut reformasi 1998. Sopiyan menerangkan pameran foto dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. (Z-8)
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meminta agar tak ada lagi politik identitas di Pilkada Jakarta.
Buku ini membahas populisme Islam yang sering dijadikan komoditas politik untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan hingga kekuasaan.
Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno menggelar rapat tim sukses (timses) perdana di posko pemenangan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai ada politik identitas di gelaran Pilkada 2024.
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu dan juga para pendukung untuk tidak menggunakan agama sebagai lelucon politik.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi UU HAM
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel karena ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ia mengecam Israel atas dugaan kejahatan perang dan genosida.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved