Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sejarah kelam peristiwa 1998 (Reformasi), telah mampu mengubah sistem pemerintahan Indonesia.
Hal itu diungkapkan Erick saat menghadiri peresmian kantor Graha PENA 98 milik Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA) di Jl Cokroaminoto 115 Menteng Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
Erick mengaku takjub banyaknya karangan bunga yang berbaris di sekitar Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta. Karangan bunga itu terkait pendirian Graha PENA 98.
"Rupanya sejarah 25 tahun yang sudah diperjuangkan, hari ini alhamdulillah tetap berlanjut. Karena bunga-bunga itu, bukan karena jajaran bunganya bersejarah, tapi bagaimana kita mengingat pengorbanan sekian banyak manusia selama Indonesia dibentuk, dan tentu pada 98 bisa terjadi namanya reformasi untuk politik Indonesia. Namun satu yang pasti, perjuangan belum selesai sampai di sini," kata Erick, Minggu (19/2).
Erick Thohir pun mengungkapkan, reformasi 98 mampu melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional. Bahkan, Erick menyebut salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mampu menjadi pemimpin bangsa.
"Tokoh-tokoh yang selama ini tidak pernah terpikir apa dan kenapa, siapa dan di mana, tapi lahir menjadi pemimpin bangsa salah satunya apa? pak Joko Widodo," ungkap Erick.
Ketua Umum PSSI ini pun menyatakan, reformasi 98 mampu membuka sejumlah aspek, seperti kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Sejumlah aspek itu tak dipungkiri lahir dari rahim reformasi 98.
"Kita bisa saksikan, setelah reformasi kalau bicara kebebasan pers tidak usah ditanya. Saya yang merupakan bagian orang media pun merasakan, persnya bebas banget. Lalu kalau kita bicara untuk kebebasan berpendapat bebas, banget juga," ucap Erick.
Erick mengutarakan, kebebasan itu tidak bisa berjalan sempurna, jika adanya kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sangat berkomitmen menekan kesenjangan ekonomi.
"Bagaimana pak Jokowi beberapa tahun terakhir mendorong yang namanya kesenjangan ini yang merupakan isu utama, terus ditekan. Agar apa? taraf kehidupan masyarakat kita lebih baik," pungkas Erick. (OL-13)
Selain merupakan aset bangsa, hilangnya Kaesang sangat merugikan banyak pihak terutama KPK
Aktivis 98 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tanah Air.
Ziarah tersebut merupakan sikap para pejuang reformasi yang menolak lupa atas tragedi berdarah 25 tahun lalu.
SEJUMLAH aktivis 98 serta akademisi mengajak para mahasiswa untuk memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai hutang masa lalu yakni terduga pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Penyelesaian kasus penculikan aktivis1998 tidak sesederhana klaim Prabowo. Bukan soal dikembalikan atau tidak dikembalikan. Memang belanja di warung ada kembaliannya
Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved