Pemerintah Lakukan Politik Penundaan soal Kasus Penculikan 1998

PENGAMAT militer dari Centra Initiative Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.

"Mencoba delay waktu demi waktu sehingga membiarkan keluarga korban meninggal dan akhirnya seolah-olah nanti tidak ada yang memperjuangkan kembali," kata Al Araf dalam perilisan buku "Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan" di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.

Al Araf mengatakan dirinya dan Taufik Pram bergerak merespons hal itu. Caranya dengan berkolaborasi menulis buku Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan.

"Buku ini ditulis sebagai narasi yang menjelaskan kepada publik bahwa ini belum selesai dan belum tuntas," papar dia.

Al Araf menyebut pemerintah sengaja mengulur-ulur penyelesaian kasus penculikan. Salah satu buktinya, yakni dengan tidak menjalankan rekomendasi DPR.

"Ada narasi jahat dalam kekuasaan sepanjang 20 tahun yang membangun politic of delay dalam penyelesaian pelanggaran HAM (hak asasi manusia) masa lalu," ucpa dia. (Medcom/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi