Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGAMAT militer dari Centra Initiative Al Araf menilai pemerintah menerapkan politic of delay atau politik penundaan soal kasus penculikan aktivis pada 1998. Ada bau amis yang terendus dari hal tersebut.
"Mencoba delay waktu demi waktu sehingga membiarkan keluarga korban meninggal dan akhirnya seolah-olah nanti tidak ada yang memperjuangkan kembali," kata Al Araf dalam perilisan buku "Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan" di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.
Al Araf mengatakan dirinya dan Taufik Pram bergerak merespons hal itu. Caranya dengan berkolaborasi menulis buku Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan.
Baca juga: Ada Pelaku Kejahatan Melenggang Menuju Kursi Istana
"Buku ini ditulis sebagai narasi yang menjelaskan kepada publik bahwa ini belum selesai dan belum tuntas," papar dia.
Al Araf menyebut pemerintah sengaja mengulur-ulur penyelesaian kasus penculikan. Salah satu buktinya, yakni dengan tidak menjalankan rekomendasi DPR.
Baca juga: Benny Rhamdani Sebut Prabowo Alihkan Subtansi Pertanyaan Ganjar soal Lokasi Makam Aktivis 98
"Ada narasi jahat dalam kekuasaan sepanjang 20 tahun yang membangun politic of delay dalam penyelesaian pelanggaran HAM (hak asasi manusia) masa lalu," ucpa dia. (Medcom/Z-7)
Tidak ada pilihan untuk menuju Indonesia Emas 2045 harus menjadikan Indonesia menjadi negara kuat, maju dan disegani di dunia.
Persatuan aktivis 98 tidak ingin Indonesia dipimpin sosok yang dekat dengan praktik korupsi dan berani melakukan kekerasan terhadap rakyat.
Adian menyebut kriteria capres 2024 yang disusun pihaknya setelah melalui diskusi panjang, membaca berbagai literasi dan juga riset di berbagai daerah
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sejarah kelam peristiwa 1998 (Reformasi), telah mampu mengubah sistem pemerintahan Indonesia.
Ganjar diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP, Jumat (21/4) di Istana Batu Tulis
Persatuan Nasional Aktivis 98 secara tegas menolak calon presiden maupun calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) dan pelaku politik identitas.
dampak positif globalisasi terhadap berbagai aspek, mulai dari politik hingga hiburan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat
Indonesia sedang mengalami krisis legitimasi karena lembaga-lembaga demokrasi dikendalikan oleh kepentingan dinasti
Idealnya kampus memang harus hadir menyikapi gejolak politik menjelang Pemilu 2024
Dinamika politik yang begitu cepat dan kompleks, perlu dihadapi realitas bahwa identitas politik Generasi Z tidaklah homogen.
Ayep Zaki ingin membawa tanah kelahirannya, Sukabumi, Jawa Barat, bangkit menjadi daerah nomor satu di Indonesia.
Sepanjang 2020, jagat Tanah Air tak luput dari hiruk pikuk politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved