Presiden Jokowi Dianggap Abai dalam Kasus Pelanggaran HAM

Aktivis 1998 menganggap Presiden Joko Widodo tidak serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air. Sejumlah langkah politik yang diambil Jokowi sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terkait kasus-kasus yang terjadi di masa lalu. Salah satu yang menjadi klimaksnya adalah ketika Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Puncaknya, adalah ketika Jokowi secara tersirat memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Padahal Jokowi telah berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Prabowo Subianto," kata aktivis 98, Prijo Wasono, dalam diskusi daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang?

Prijo memastikan bahwa para aktivis 98 yang masih memegang idealisme gerakan tidak akan mungkin bisa melihat Prabowo sebagai sosok bersih. Sebab, Prabowo jelas terlibat dalam kasus penculikan aktivis 98, seperti Wiji Thukul yang tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini.

Baca juga : Aktivis 98: Ada Capres yang Berpotensi Bawa Indonesia Kembali ke Era Orba

“Wiji Thukul sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Surya juga tidak diketahui ada di mana,” tutur Prijo.

Jokowi, lanjut Prijo, sempat berjanji akan menuntaskan persoalan HAM dan mencari tahu keberadaan Wiji Thukul. Namun, di akhir periode kedua Jokowi bersikap sebaliknya dan malah berkoalisi dengan pelaku penculikan.

Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna menilai demokrasi Indonesia di ambang kehancuran. Ada sekelompok orang yang berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di Pemilu 2024.

Baca juga : Kontras: Prabowo Berlindung di Balik Dukungan Aktivis 98 saat Debat Capres

“Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini,” ujarnya.

Melalui diskusi bersama kelompok pemuda dan mahasiswa, Sutisna ingin mendorong agar ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan. Baginya, akal sehat dan idealisme harus terus dipertahankan agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang mulai terlihat di negeri ini.

“Kita akan terus berdiskusi mengkritisi yang salah dari perjalanan demokrasi kita,” tandasnya. (Z-11)