Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berlindung di balik dukungan para aktivis 98 dalam menjawab isu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada debat capres perdana yang digelar Selasa (12/12) malam. Prabowo disebut mencampuradukkan hubungan politik personal korban terhadap dirinya.
Pernyataan Prabowo ihwal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, utamanya soal kasus penculikan aktivis 1997-1998 adalah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan capres lain, yakni Ganjar Pranowo. Alih-alih menjawab pertanyaan Ganjar soal solusi menemukan kuburan korban yang hilang jika terpilih sebagai presiden, Prabowo justru menyoroti para aktivis yang saat ini membela dirinya.
Baca juga: Debat Capres Dinilai tidak Signifikan Ubah Angka Elektabilitas
Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menyayangkan jawaban Prabowo karena dinilai telah mencampuradukkan hubungan politik personal korban. Padahal, upaya penuntasan pelanggaran HAM berat sama sekali tidak dapat dihubungkan dengan pilihan politik korban.
"Alih-alih menjawab dengan mengemukakan strategi yang akan dilakukan untuk menuntaskan kasus, capres nomor urut 2 (Prabowo) justru berlindung di balik dukungan aktivis 98 kepadanya," kata Dimas melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (13/12).
Baca juga: Prabowo Bosan Ditanya soal Pelanggaran HAM Berat
Penculikan aktivis 1997-1998 merupakan satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan negara melalui jalur yudisial. Kasus tersebut diangkat Ganjar saat diberi kesempatan bertanya kepada Prabowo dalam sesi debat capres semalam. Salah satu yang disoalkan Ganjar adalah dapat tidaknya Prabowo membantu menemukan kuburan dari korban yang hilang agar para orangtua korban dapat berziarah.
Menjawab pertanyaan itu, Prabowo justru melempar masalah itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar. Prabowo juga menliai pertanyaan Ganjar tendensius karena selalu mendapatkan pertanyaan serupa setiap lima tahun ketika dirinya berkontestasi dalam pilpres.
"Yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya saudara sekalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolisasi Mas Ganjar, menurut saya," ujar Prabowo.
(Z-9)
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.
Ia menjelaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan pemerintah memuat skema dan langkah-langkah yudisial yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
Indonesia sejauh ini telah menempuh jalur yudisial terhadap empat kasus pelanggaran HAM berat, yakni Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai
Anis menilai perlu adanya satu pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, kejahatan luar biasa dapat ditegaskan tak termasuk restorative justice.
Para aktivis demokrasi, pegiat HAM, dan mahasiswa mengikuti Aksi Kamisan ke-876 dengan mengenakan topeng bergambar wajah almarhum Munir di seberang Istana Negara, Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved