Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Aktivis 1998 yang tergabung dalam Gerak 98 mengungkap keresahan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Buya Azwar Furgudyama, salah satu aktivis, menyatakan ada pihak yang berpotensi mengembalikan era reformasi ke Orde Baru (Orba).
"Sebagai aktivis 98, kami dihadapkan oleh panggilan kesejarahan saat masa transisi (reformasi), dan membangun masa depan, yang tentu saja kami semua tidak ingin kembali ke masa Soeharto silam," kata Azwar saat diskusi dan bedah Buku Hitam Prabowo Subianto dan kegiatan Sorowajan Memanggil di Yogyakarta, Jumat (22/12).
Azwar mengajak seluruh pihak membuka mata lebar-lebar terkait sejarah kelam itu. Sebab, ada salah satu kandidat di Pemilu 2024 yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melambangkan keganasan Orde Baru, sehingga ada potensi membahayakan demokrasi jika terpilih nanti.
Baca juga: Prabowo-Gibran Ingin Beri Susu Gratis, tapi Mayoritas Susu masih Impor
Senada, Aktivis 98 Widihasto mengatakan pemerintahan periode ini tidak mampu menuntaskan permasalahan HAM. Bahkan, janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tak kunjung direalisasikan.
"Ini selalu menjadi beban sejarah bagi bangsa Indonesia," kata dia.
Baca juga: Raffi Ahmad Hadir Dukung Prabowo-Gibran di Debat Cawapres, Siap terjun Politik?
Jangan sampai, kata Widihasto, demokrasi mengalami kemunduran karena pembiaran terkait pelanggaran HAM. Dampaknya, kekuasaan dapat begitu masif dan bertindak dengan mengabaikan suara masyarakat. (Z-11)
Tidak ada pilihan untuk menuju Indonesia Emas 2045 harus menjadikan Indonesia menjadi negara kuat, maju dan disegani di dunia.
Persatuan aktivis 98 tidak ingin Indonesia dipimpin sosok yang dekat dengan praktik korupsi dan berani melakukan kekerasan terhadap rakyat.
Adian menyebut kriteria capres 2024 yang disusun pihaknya setelah melalui diskusi panjang, membaca berbagai literasi dan juga riset di berbagai daerah
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sejarah kelam peristiwa 1998 (Reformasi), telah mampu mengubah sistem pemerintahan Indonesia.
Ganjar diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP, Jumat (21/4) di Istana Batu Tulis
Persatuan Nasional Aktivis 98 secara tegas menolak calon presiden maupun calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pelanggar hak asasi manusia (HAM) dan pelaku politik identitas.
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved