Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHIMPUNAN Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengkritik klaim Prabowo Subianto yang telah mengembalikan korban penculikan aktivis1998. Penyelesaian kasus tersebut tidak sesederhana klaim Prabowo.
"Bukan soal dikembalikan atau tidak dikembalikan. Memang belanja di warung ada kembaliannya?" kata Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani dalam perilisan buku "Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan" di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.
Julius menegaskan penculikan dan penghilangan paksa 1998 merupakan fakta hukum. Peristiwa itu diakui konstitusi dan dicatat negara.
Baca juga: Sinyal Politik Busuk Prabowo soal Mengelola Tanah Negara
"Sudah ada rekomendasi DPR, rekomendasi Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Semua berbasis konstitusi," ujar dia.
Julius menyebut hal itu seharusnya membawa pesan bagi seluruh pihak khususnya pemerintah. Mereka patut menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang telah disusun.
Baca juga: Pemerintah Lakukan Politik Penundaan soal Kasus Penculikan 1998
"Artinya siapapun yang tidak mematuhi rekomendasi kasus penculikan harus dituntaskan, dia adalah pembangkang hukum," papar dia.
Julius menuturkan rekomendasi tersebut antara lain pelakunya harus diperiksa dan diadili di hadapan persidangan. Kemudian mereformasi institusi serta pemulihan bagi korban dan keluarga korban.
"Selemah-lemahnya iman, (pembangkang hukum) itu bisa dan harus dipenjarakan," jelas dia. (Medcom/Z-7)
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved