Sinyal Politik Busuk Prabowo soal Mengelola Tanah Negara

PERNYATAAN calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam Konsolidasi Relawan di Riau berbau amis. Pernyataan itu terkait rencana Prabowo mengelola tanah negara daripada dikuasai asing.

"Dari kasus sederhana soal tanah saja dia merepresentasikan dirinya bisa jadi negara. Ini bentuk politik hitam dan politik busuk," kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nasional Julius Ibrani dalam perilisan buku "Kasus Penculikan Bukan untuk Diputihkan" di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.

Julius mengatakan Prabowo seharusnya berkomitmen memberikan tanahnya pada negara. Hal tersebut dinilai lebih terpuji dan membuktikan pengabdian pada bangsa.

Baca juga: Ada Pelaku Kejahatan Melenggang Menuju Kursi Istana

"Ini politik busuk yang merugikan masyarakat," papar dia.

Julius menyebut pernyataan dan sikap Prabowo berpotensi terjadi pada kasus-kasus lain. Salah satunya terkait penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada 1998.

"(Prabowo bisa bilang) daripada negara ini menyidangkan para pejabat, lebih baik korban-korban ini saja kita bungkam," ujar dia.

Baca juga: Elektabilitas Anies-Cak Imin Naik, Prabowo-Gibran Mentok, Ganjar-Mahfud Turun

Bahkan, Julius khawatir Prabowo membuat amnesti atas berbagai kesalahannya di masa lalu. Dia menegaskan kasus penculikan aktivis harus diselesaikan di hadapan pengadilan.

"Oleh karena itu jangan sampai dia memimpin kita," tutur dia.

Prabowo membela diri usai dicecar Anies Baswedan soal kepemilikan lahan 340 ribu hektare dalam debat Minggu, 7 Januari 2024. Menteri Pertahanan tersebut membantah cecaran Anies dan menyebut status lahan yang ada di tangannya.

“Hak guna usaha itu tanah negara saudara. Dari pada dikuasai orang asing lebih Prabowo yang mengelola,” ucap Prabowo dalam Konsolidasi Relawan di Riau. (Medcom/Z-7)