Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SALAH satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi seluruh penanganan bidang pertanahan. Langkah ini juga merupakan upaya menciptakan Good Corporate Governance (GCG) dalam lingkungan kerja.
Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reoputra mengatakan, kerja sama ini untuk memastikan semua proses pertanaha dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BPN DKI Jakarta yang selama ini telah banyak membantu kami. Melalui MoU ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap langkah,” kata Reo, Kamia (11/7).
Baca juga : BUMD Jakarta Tingkatkan Sinergi Dukung Jakarta Global City
Menurut Reo, adanya asistensi dari BPN DKI Jakarta, Ia berharap dapat mengurangi hambatan birokrasi. Sehingga, penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan sebagai upaya membangun Jakarta terkait penyediaan hunian terjangkau lebih mudah. Sarana Jaya juga telah melakukan sertifikasi ISO 55001:2014 guna mengamankan aset dan memastikan keberhasilan bisnis.
“Asistensi pengadaan tanah adalah salah satu fokus utama dalam kerja sama dan penandatanganan MoU dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta,” tambah dia.
Hal ini, lanjut dia, mencakup pemberian panduan teknis dan legal dari BPN kepada Sarana Jaya dalam proses akuisisi lahan.
Baca juga : Pegawai Kantah Tangsel Diminta Tuntaskan Pelayanan Program PTSL 2023
Asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah akan membantu Sarana Jaya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi sengketa atau konflik pertanahan sebelum menjadi lebih kompleks. Sehingga mampu menginventarisir bersama tanah-tanah yang dimiliki Sarana Jaya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Alen Saputra menyatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama ini.
Apalagi, saat ini Sarana Jaya mewujudkan kerja sama dalam pendaftaran tanah, asistensi pengadaan tanah, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah.
Baca juga : Kantah Tangsel Komitmen Wujudkan Birokrasi Bersih Melayani
“Dengan sinergi ini, kami berharap dapat membantu Sarana Jaya dalam mencapai target-target pengembangan mereka serta memberikan dampak positif bagi pembangunan di Jakarta,” kata dia.
Alen juga menegaskan bahwa BPN DKI Jakarta akan memberikan dukungan penuh dalam bentuk tenaga ahli, konsultasi, dan layanan teknis lainnya. Agar, setiap proyek yang dijalankan Sarana Jaya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono mengapresiasi upaya Perumda Sarana Jaya dalam mengamankan bisnis land-banking di DKI Jakarta dan berharap aset yang dikelola dapat terjaga serta meningkatkan revenue perusahaan.
Baca juga : Wamen ATR/BPN Bagikan Sertifikat Wakaf NU dan Persatuan Islam di Garut
Ia berharap, Kanwil BPN DKI Jakarta senantiasa mendampingi niat baik yang telah Sarana Jaya lakukan demi perbaikan di masa yang akan datang.
MoU ini mencerminkan sinergi antara dua institusi penting di Jakarta dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota.
“Dengan pengelolaan pertanahan yang lebih baik dan berkelanjutan, Sarana Jaya dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan proyek strategis lainnya,” kata dia.
Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi BUMD dan lembaga pemerintah lainnya. Agar, tujuan bersama dalam membangun dan mendukung Jakarta menjadi Kota Global tercapai. (Z-10)
Setelah 16 tahun hanya bergantung pada penyertaan modal APBD sebesar Rp3,15 miliar sejak 2009, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi PT Migas akhirnya mencapai BEP
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Usulan pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Erwin Piga, mantan Kasubsi Pengukuran BPN Kota Kupang, menjadi tersangka kasus pengalihan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kupang yang merugikan negara Rp5,9 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved