Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melakukan kunjungan Studi Tiru ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Turut serta dalam studi tiru tersebut Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatas (Tangsel), Kantah Kota Tangerang, Kantah Kabupaten Tangerang dan Kantah Kota Cilegon.
Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Banten Sudaryanto didampingi Pejabat Struktural diantaranya Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel Shinta Purwitasari yang disambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nugraha. Shinta mengutarakan kunjungan tersebut bertujuan menambah ilmu dan wawasan tentang pelayanan Kantah Kota Bandung untuk diterapkan pada Kantah Tangsel menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Apa yang belum tersedia di Kantor kami, kami akan perbaiki kedepannya kami dapat mampu meraih WBBM seperti Kantah Kota Bandung ini. Inovasi yang dimiliki kantah Kota Bandung juga dapat kami tiru dan modifikasi untuk Kantah Tangsel,"ujar Shinta, Selasa (31/10).
Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Sudaryanto berserta rombongan berkeliling melihat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sudaryanto menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas penyambutan dan jamuan Kantah Kota Bandung kepada rombongan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. "Kami apresiasi penyambutan kami disini,semoga dapat nambah wawasan dan ilmu baru yang dapat kami terapkan pada kantor kami," pungkasnya. (R-2)
Penetapan status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kini memasuki babak pengujian hukum.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Dugaan korupsi jual beli aset negara ini menyebabkan potensi kerugian keuangan negara yang kini masih dalam proses audit dan penghitungan oleh tim auditor independen.
Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman, bermutu, dan bergizi.
Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara.
Data lapangan menunjukkan bahwa pada Jumat (16/1/2026), di Pos Ciputat dan Pasar Cimanggis, masih banyak warga yang tidak membawa identitas (KTP) saat terjaring.
PemkotĀ tidak akan mengambil langkah sepihak atau memaksakan kerja sama tanpa adanya kesepakatan bersama dengan wilayah terkait.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan Rencana Capaian 100 Hari Tim Percepatan Pengelolaan Sampah sebagai langkah darurat mengatasi keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Sistem pengelolaan sampah belum dirancang untuk menghadapi situasi darurat, padahal kota dengan kepadatan tinggi seperti Tangsel sangat rentan terhadap gangguan layanan dasar.
Penanganan dilakukan setelah warga melaporkan tumpukan sampah yang menggunung hingga mendekati atap bangunan pasar.
Yayang juga menyoroti kondisi TPA Cipeucang yang sudah melampaui kapasitas (overload) telah mengganggu aktivitas warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved