Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melakukan kunjungan Studi Tiru ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Turut serta dalam studi tiru tersebut Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatas (Tangsel), Kantah Kota Tangerang, Kantah Kabupaten Tangerang dan Kantah Kota Cilegon.
Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Banten Sudaryanto didampingi Pejabat Struktural diantaranya Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel Shinta Purwitasari yang disambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nugraha. Shinta mengutarakan kunjungan tersebut bertujuan menambah ilmu dan wawasan tentang pelayanan Kantah Kota Bandung untuk diterapkan pada Kantah Tangsel menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Apa yang belum tersedia di Kantor kami, kami akan perbaiki kedepannya kami dapat mampu meraih WBBM seperti Kantah Kota Bandung ini. Inovasi yang dimiliki kantah Kota Bandung juga dapat kami tiru dan modifikasi untuk Kantah Tangsel,"ujar Shinta, Selasa (31/10).
Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Sudaryanto berserta rombongan berkeliling melihat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sudaryanto menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas penyambutan dan jamuan Kantah Kota Bandung kepada rombongan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. "Kami apresiasi penyambutan kami disini,semoga dapat nambah wawasan dan ilmu baru yang dapat kami terapkan pada kantor kami," pungkasnya. (R-2)
Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman, bermutu, dan bergizi.
Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara.
Keputusan untuk menjadikan barang rampasan berupa tanah dari terpidana korupsi untuk program tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan.
Usulan pemisahan BPN dari Kementerian Keuangan sudah berlangsung setidaknya sejak 2004. Presiden terpilih.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Dari pelayanan hukum badan usaha termasuk perseroan perorangan, legalisasi apostille, jaminan fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, hingga pengelolaan harta peninggalan.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Warga agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan peristiwa keamanan lainnya seperti aksi tawur, penyalahgunaan narkoba, dan insiden kebakaran.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Didik Suhardi menyampaikan apresiasi atas komitmen SMAN 3, SMAN 6 dan SMAN 8 Tangsel serta masyarakat sekitar dalam menjaga pelaksanaan pendidikan.
Kegiatan ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kemendikdasmen, yaitu Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial atau Koding dan KA.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved