Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembagian sertipikat tanah. Kali ini giliran penyerahan sertifikat wakaf di Garut, Jawa Barat.
Bertempat di Alyvera, Tarogong, Garut, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk 23 bidang tanah.
Baca juga: Hadi Tjahjanto Terima Penghargaan Tokoh Inovatif Bidang Pertanahan
Sertifikat itu antara lain sertifikat wakaf milik Nahdlatul Ulama peruntukan Kantor dan 1 (satu) sertifikat Persatuan Islam (Persis) peruntukan rumah para ustaz.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah yang Diwakafkan ke Guru Spiritual Jokowi
Raja Juli mengaku bahagia dengan terus dilaksanakannya sertifikat tanah wakaf. Ia menuturkan bahwa setiap kali berkunjung ke daerah selalu ditemukan sertifikat tanah wakaf. Baginya, hal tersebut merupakan bukti karakter orang Indonesia yang peduli terhadap sesama.
“Salah satu ciri khas orang Indonesia adalah rajin berbagi untuk sesama. Saya sendiri bahagia karena setiap datang ke daerah selalu ada sertipikat wakaf yang bisa diserahkan,” ujar Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lewat keterangan yang diterima, Senin (9/10).
Raja Antoni menjelaskan karakter orang Indonesia yang senang memberi. Namun jika yang diberikan adalah tanah maka harus mendapatkan legalisasi dari negara supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Menurut Antoni, Itulah yang menjadi pentingnya ada sertipikat tanah wakaf.
“Jadi sertifikat wakaf yang bapak dan ibu terima hari ini adalah bagian dari cara negara untuk menjaga supaya tanah wakaf tersebut mendapatkan kepastian hukum,” tandas Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Raja Antoni berpesan supaya tanah yang sudah mendapatkan kepastian hukum tersebut dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga meminta supaya sertipikat tersebut dapat dijaga dengan baik.
“Saya berpesan, manfaatkanlah bidang tanah tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Jangan lupa juga sertipikatnya disalin supaua apabila hilang bisa diterbitkan sertipikat yang baru,” pungkasnya. (P-3)
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved