Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
Berada di kubu oposisi pemerintah berarti menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap sehat.
WAKIL Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menegaskan partainya hingga kini masih berada di luar pemerintahan atau oposisi.
PKS harus hadir menjadi oposisi dan tak terlalu mempersoalkan jika pada akhirnya harus berjuang sendiri.
Sufmi menjelaskan komunikasi di dalam kalangan internal Gerindra masih sangat cair. Begitu pun dengan para dewan pembina yang masih berimbang terhadap pilihan koalisi atau oposisi.
Lucius menilai jika kursi pimpinan AKD diberikan kepada oposisi, itu berarti mereka juga harus siap mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin
Partai Gerindra sebaiknya fokus saja dan konsisten pada garis oposisi yang selama ini mereka canangkan karena dari awal memang seperti itu.
PKS mengaku akan istiqomah dalam #KamiOposisi
"Kalau kemudian gabungnya partai-partai di dalam koalisi permerintahan itu berimplikasi pada sifat kritis mengawasi DPR, tentu rakyat yang dirugikan," terang Bayu.
Diungkapkan oleh HNW Prabowo menyatakan bahwa Gerindra dan PKS tetap berhubungan baik sebagai kawan lama.
Menurut analis politik Exposit Strategic Arif Susanto, komposisi di DPR tidak lagi ideal.
PAN dan Demokrat sebenarnya tidak siap menjadi bagian dari kekuatan penyeimbang karena lebih condong bergabung ke pemerintah.
Partai politik jangan sampai menjadi kartel yang menafikan pengawasan terhadap pemerintah.
"Sepertinya NasDem ini ingin memulai tradisi baru yang membangun jembatan pengertian dan membangun sinergitas dengan PAN," kata Adi saat dihubungi, Minggu (3/10).
Partisipasi seperti LSM, dunia kampus, dan pers juga sangat diperlukan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Mereka harus bisa menjadi penyeimbang kekuatan pemerintah.
Memang kekurangan di masa sekarang ini, lima tahun ke depan, parpol di luar pemerintahan semakin sedikit, ini menjadi tantangan buat kami.
"Kita sudah sejak awal mengatakan bahwa kita akan jadi oposisi yang bermartabat, konstruktif, dan substanstif," terang Ketua DPP PKS Ledia Hanifa
Mardani menilai ada alasan kinerja kabinet dan pemerintahan belum efektif. Pertama, terlalu banyak kementerian sehingga membutuhkan upaya lebih untuk saling berkoordinasi.
KELOMPOK oposisi tidak perlu membuat propaganda yang menghasut rakyat untuk membenci pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved