Berita Terbaru Partai Oposisi Hari Ini

Rusia Siapkan Stempel Gerakan Navalny sebagai Ekstremis

KANTOR kejaksaan Moskow mengumumkan bahwa mereka akan berupaya menunjuk Yayasan Anti-Korupsi Alexander Navalny dan markas besar politik regionalnya sebagai kelompok ekstremis.

Pemilu Legislatif Hong Kong Digelar pada Desember 2021

Pada Maret 2021, Beijing mengumumkan perubahan sistem pemilu Hong Kong. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengendalikan kelompok oposisi di Hong Kong.

Dukungan dari Munarman-FPI Dinilai sebagai Bentuk Kepanikan SBY

Kepanikan SBY terhadap posisi AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat semakin memuncak manakala dukungan terhadap putra mahkotanya di internal partai semakin goyah.

Polisi Rusia Menahan Sekitar 200 Politisi Oposisi

Polisi Rusia membubarkan aksi protes yang dilakukan oposisi, penangkapan massal para deputi kota pada sebuah konferensi di Moskow itu belum pernah terjadi sebelumnya.

Status Navalny sebagai Tawanan Hati Nurani Dicabut

Amnesty International telah mencabut status ‘tahanan hati nurani’ yang diberikan kepada Alexey Navalny karena beberapa komentarnya di masa lalu mirip ujaran kebencian.

UE akan Beri Sanksi Magnitsky Untuk Kasus Penangkapan Navalny

Uni Eropa akan memberikan sanksi tindakan Magnitsky kepada orang Rusia bertanggung jawab atas penangkapan, hukuman, dan penganiayaan terhadap Alexei Navalny.   

Rusia Tolak Permintaan ECHR untuk Bebaskan Navalny

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) meminta Rusia untuk membebaskan Alexei Navalny. Namun Rusia menolak dan menuduh ECHR ikut campur.

Rusia Siap Putus Hubungan Jika Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Keras

Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow siap memutus hubungan dengan Uni Eropa (EU) jika organisasi kawasan itu menjatuhkan sanksi keras ekonomi terhadap Rusia.

Prabowo Larang Gaduh, Konsekuensi Koalisi

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan sikap politik Prabowo sangat bersebrangan bila dibandingkan dengan Gerindra menjadi partai oposisi. 

Rusia Bersiap Hadapi Aksi Protes Baru Pro Navalny

PARA pendukung kritikus Kremlin Alexey Navalny sedang mempersiapkan putaran baru aksi protes anti-pemerintah pada Minggu, (31/1)

UE Luncurkan Sanksi Terhadap Pemimpin Belarus Lukashenko

Lampu hijau untuk melarang visa dan membekukan aset Lukashenko dan 14 orang lainnya, diberikan oleh utusan dari 27 negara anggota UE dan harus dikonfirmasi dalam jurnal resmi blok tersebut

Polisi Malaysia Jadwalkan Pemanggilan terhadap Anwar Ibrahim

POLISI Malaysia mengatakan kemarin bahwa mereka telah meminta pemimpin oposisi Anwar Ibrahim untuk memberikan pernyataan

Pemimpin Oposisi Belarus Masuk Daftar Buronan Rusia

Kantor berita Rusia mengutip sumber penegakan hukum, mengatakan bahwa daftarnya muncul secara otomatis karena komitmen Moskow sebagai bagian dari negara persatuan dengan negara Belarus.

Analis Simpulkan Oposisi Pemerintah Rusia Alexei Navalny Diracun

Pernyataan itu keluar setelah Macron melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Inggris: Rusia harus Jelaskan Alasan Navalny Diracun Novichok

INGGRIS menegaskan bahwa Rusia harus menjelaskan mengapa Alexei Navalny, pengkritik Presiden Vladmir Putin, diracun dengan zat saraf jenis Novichok.

Jerman Temukan Bukti Kuat Navalny Diracun Novichok

Tes dilakukan oleh tentara Jerman setelah berkonsultasi dengan rumah sakit Charite Berlin, tempat Navalny dirawat.

Dokter Tolak Navalny Dirawat di Luar Negeri

DOKTER yang merawat Alexei Navalny, pemimpin oposisi Rusia, menolak mengizinkan Navalny, yang diduga diracun itu, dibawa ke luar negeri untuk perawatan.

Sinisme untuk Din Syamsuddin

Dia berhak untuk berserikat menjadi oposisi. Memilih 18 Agustus sebagai tanggal pendeklarasian KAMI, menyelenggarakannya di Tugu Proklamasi, semua itu merupakan momentum dan panggung

Kapitra Imbau KAMI Jangan Hasut Rakyat Benci Pemerintah

KELOMPOK oposisi tidak perlu membuat propaganda yang menghasut rakyat untuk membenci pemerintah.

PKS: Perombakan Kabinet Momentum Perampingan

Mardani menilai ada alasan kinerja kabinet dan pemerintahan belum efektif. Pertama, terlalu banyak kementerian sehingga membutuhkan upaya lebih untuk saling berkoordinasi.

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia