Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
POLISI Rusia, Sabtu (13/3), menangkap sekitar 200 politisi oposisi dan deputi kota pada konferensi Moskow ketika pihak berwenang memperketat kritik terhadap Kremlin menjelang pemilihan parlemen.
Penggerebekan polisi dalam konferensi oposisi yang didedikasikan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat kota terjadi setelah kritikus utama Presiden Vladimir Putin, Alexei Navalny, dipenjara selama dua setengah tahun bulan lalu dan lebih dari 10.000 pengunjuk rasa ditahan di seluruh negeri.
Sementara polisi Rusia membubarkan aksi protes yang dilakukan oposisi, penangkapan massal para deputi kota pada sebuah konferensi di Moskow itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Peserta dari lebih dari 50 wilayah di Rusia itu telah berkumpul untuk membahas pemilihan parlemen dan lokal pada bulan September 2021 di sebuah forum yang diselenggarakan oleh sebuah proyek yang didukung oleh kritikus Kremlin terkemuka Mikhail Khodorkovsky.
Empat puluh menit setelah konferensi tersebut, polisi membubarkan acara tersebut dan menahan para peserta.
"Seluruh (peserta) forum deputi kota Rusia telah ditahan di Moskow!" kata Khodorkovsky di Twitter, menyebut penahanan itu tidak konstitusional.
Ketika berita tentang penahanan itu muncul, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap suara-suara independen. Hal itu mengingat Kremlin telah menahan orang-orang tersebut dengan alasan yang meragukan.
Sejumlah tokoh oposisi terkenal termasuk Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza, Yulia Galyamina, Yevgeny Roizman dan Andrei Pivovarov serta jurnalis telah ditahan.
Dalam sebuah pernyataan, polisi Moskow mengatakan bahwa sekitar 200 orang telah ditahan. Dikatakannya, banyak dari peserta konferensi tidak memakai masker, sementara beberapa adalah anggota organisasi yang pekerjaannya telah dinyatakan tidak diinginkan.
Saat berbicara kepada AFP dari sebuah kantor polisi, Pivovarov mengatakan bahwa peserta forum tersebut telah ditahan karena pihak berwenang yakin konferensi itu diselenggarakan oleh Open Russia, sebuah gerakan yang didirikan oleh Khodorkovsky dan ditetapkan sebagai organisasi yang tidak diinginkan.
Pivovarov mengatakan bahwa forum kota tersebut diorganisir oleh United Democrats, proyek lain yang didukung oleh Khodorkovsky. Pihak berwenang, menurut dia, tampaknya mencari dalih untuk mengganggu acara oposisi itu.
Sejumlah aktivis yang ditahan, pada Sabtu (13/3) malam, mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan, tetapi diperintahkan untuk hadir di pengadilan pada tahap selanjutnya.
Kara-Murza mengatakan dia telah dibebaskan dan menambahkan bahwa penyelidikan telah dibuka untuk pekerjaan organisasi yang tidak diinginkan.
Pivovarov mengatakan polisi mengaku kepadanya bahwa mereka berada di bawah tekanan untuk menekan kritik terhadap Kremlin. (AFP/Nur/OL-09)
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
SPEKTRUM Oposisi Terpimpin (SPOT) yang berisikan para aktivis meminta calon presiden nomor Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo segera satukan partai politik.
KEMENANGAN Presiden petahana Recep Tayyip Erdogan dapat memperkuat peran Turki di kancah dunia. Meski demikian kepemimpinannya tidak akan banyak perubahan bagi rakyatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved