Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
POLISI Rusia, Sabtu (13/3), menangkap sekitar 200 politisi oposisi dan deputi kota pada konferensi Moskow ketika pihak berwenang memperketat kritik terhadap Kremlin menjelang pemilihan parlemen.
Penggerebekan polisi dalam konferensi oposisi yang didedikasikan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat kota terjadi setelah kritikus utama Presiden Vladimir Putin, Alexei Navalny, dipenjara selama dua setengah tahun bulan lalu dan lebih dari 10.000 pengunjuk rasa ditahan di seluruh negeri.
Sementara polisi Rusia membubarkan aksi protes yang dilakukan oposisi, penangkapan massal para deputi kota pada sebuah konferensi di Moskow itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Peserta dari lebih dari 50 wilayah di Rusia itu telah berkumpul untuk membahas pemilihan parlemen dan lokal pada bulan September 2021 di sebuah forum yang diselenggarakan oleh sebuah proyek yang didukung oleh kritikus Kremlin terkemuka Mikhail Khodorkovsky.
Empat puluh menit setelah konferensi tersebut, polisi membubarkan acara tersebut dan menahan para peserta.
"Seluruh (peserta) forum deputi kota Rusia telah ditahan di Moskow!" kata Khodorkovsky di Twitter, menyebut penahanan itu tidak konstitusional.
Ketika berita tentang penahanan itu muncul, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap suara-suara independen. Hal itu mengingat Kremlin telah menahan orang-orang tersebut dengan alasan yang meragukan.
Sejumlah tokoh oposisi terkenal termasuk Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza, Yulia Galyamina, Yevgeny Roizman dan Andrei Pivovarov serta jurnalis telah ditahan.
Dalam sebuah pernyataan, polisi Moskow mengatakan bahwa sekitar 200 orang telah ditahan. Dikatakannya, banyak dari peserta konferensi tidak memakai masker, sementara beberapa adalah anggota organisasi yang pekerjaannya telah dinyatakan tidak diinginkan.
Saat berbicara kepada AFP dari sebuah kantor polisi, Pivovarov mengatakan bahwa peserta forum tersebut telah ditahan karena pihak berwenang yakin konferensi itu diselenggarakan oleh Open Russia, sebuah gerakan yang didirikan oleh Khodorkovsky dan ditetapkan sebagai organisasi yang tidak diinginkan.
Pivovarov mengatakan bahwa forum kota tersebut diorganisir oleh United Democrats, proyek lain yang didukung oleh Khodorkovsky. Pihak berwenang, menurut dia, tampaknya mencari dalih untuk mengganggu acara oposisi itu.
Sejumlah aktivis yang ditahan, pada Sabtu (13/3) malam, mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan, tetapi diperintahkan untuk hadir di pengadilan pada tahap selanjutnya.
Kara-Murza mengatakan dia telah dibebaskan dan menambahkan bahwa penyelidikan telah dibuka untuk pekerjaan organisasi yang tidak diinginkan.
Pivovarov mengatakan polisi mengaku kepadanya bahwa mereka berada di bawah tekanan untuk menekan kritik terhadap Kremlin. (AFP/Nur/OL-09)
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved