Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik selama beberapa tahun. Turk menyebut tindakan itu mengganggu proses demokrasi dan pluralism politik.
"Keputusan ini berdampak serius pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang mendasar dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand," kata dia pada Kamis (8/8).
Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu (7/8) menyatakan MFP--yang telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan terakhir--bersalah karena membahayakan monarki konstitusional dan keamanan nasional karena advokasinya untuk mereformasi hukum lese-majeste negara tersebut.
Baca juga : Waktu hampir habis untuk mencegah 'genosida' di Gaza
Lese-majeste mengacu pada kejahatan menghina atau menunjukkan rasa tidak hormat terhadap raja yang berkuasa atau pemerintah berdaulat.
Turk mengatakan mekanisme HAM PBB telah lama menyatakan keprihatinan bahwa larangan lese-majeste tidak konsisten dengan kewajiban Thailand berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sehingga harus ditinjau ulang.
"Tidak ada partai atau politikus yang seharusnya menghadapi hukuman seperti itu karena secara damai mengadvokasi reformasi hukum, khususnya dalam mendukung hak asasi manusia," ujarnya.
Baca juga : Pakar PBB Sebut Pemukiman Israel Tergolong Kejahatan Perang
Turk meminta Pemerintah Thailand untuk memastikan demokrasi yang aktif, kuat, dan inklusif yang menghormati hak kebebasan berekspresi dan berasosiasi, serta mengakhiri penggunaan hukum lese-majeste untuk menekan suara-suara kritis.
Selain membubarkan partai, MK Thailand juga melarang enam anggota parlemen dari MFP dari dunia politik selama 10 tahun ke depan. MFP menjadi partai politik terkemuka kesembilan yang dibubarkan sejak 2007 di Thailand.
Partai tersebut telah berkampanye sebelum pemilihan tahun lalu untuk mengubah hukum lese-majeste--yang melindungi raja dari kritik--jika mereka membentuk pemerintahan. (Ant/Z-2)
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
MKMK bukan lembaga yudisial dan tidak berwenang membatalkan Keppres.
Simak profil lengkap Adies Kadir, Hakim MK baru pilihan DPR yang dilantik 2026. Rekam jejak, pendidikan, hingga perjalanan karier dari parlemen ke MK.
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved