Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik selama beberapa tahun. Turk menyebut tindakan itu mengganggu proses demokrasi dan pluralism politik.
"Keputusan ini berdampak serius pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang mendasar dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand," kata dia pada Kamis (8/8).
Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu (7/8) menyatakan MFP--yang telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan terakhir--bersalah karena membahayakan monarki konstitusional dan keamanan nasional karena advokasinya untuk mereformasi hukum lese-majeste negara tersebut.
Baca juga : Waktu hampir habis untuk mencegah 'genosida' di Gaza
Lese-majeste mengacu pada kejahatan menghina atau menunjukkan rasa tidak hormat terhadap raja yang berkuasa atau pemerintah berdaulat.
Turk mengatakan mekanisme HAM PBB telah lama menyatakan keprihatinan bahwa larangan lese-majeste tidak konsisten dengan kewajiban Thailand berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sehingga harus ditinjau ulang.
"Tidak ada partai atau politikus yang seharusnya menghadapi hukuman seperti itu karena secara damai mengadvokasi reformasi hukum, khususnya dalam mendukung hak asasi manusia," ujarnya.
Baca juga : Pakar PBB Sebut Pemukiman Israel Tergolong Kejahatan Perang
Turk meminta Pemerintah Thailand untuk memastikan demokrasi yang aktif, kuat, dan inklusif yang menghormati hak kebebasan berekspresi dan berasosiasi, serta mengakhiri penggunaan hukum lese-majeste untuk menekan suara-suara kritis.
Selain membubarkan partai, MK Thailand juga melarang enam anggota parlemen dari MFP dari dunia politik selama 10 tahun ke depan. MFP menjadi partai politik terkemuka kesembilan yang dibubarkan sejak 2007 di Thailand.
Partai tersebut telah berkampanye sebelum pemilihan tahun lalu untuk mengubah hukum lese-majeste--yang melindungi raja dari kritik--jika mereka membentuk pemerintahan. (Ant/Z-2)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum kunjung memutuskan perkara uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE (UU KSDAHE).
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
SPEKTRUM Oposisi Terpimpin (SPOT) yang berisikan para aktivis meminta calon presiden nomor Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo segera satukan partai politik.
KEMENANGAN Presiden petahana Recep Tayyip Erdogan dapat memperkuat peran Turki di kancah dunia. Meski demikian kepemimpinannya tidak akan banyak perubahan bagi rakyatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved