Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERNYATAAN mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman yang memberikan dukungan penuh kepada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap sebagai bentuk kepanikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ayah AHY.
Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli menilai, kepanikan SBY terhadap posisi AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat semakin memuncak mana kala dukungan terhadap putra mahkotanya di internal partai semakin goyah.
"Menurut saya kalau AHY serta dinasti Cikeas menerima bantuan dari Munarman cs dan FPI, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar panik, seperti dikejar utang," kata Guntur Romli dalam acara Seruput Kopi pegiat sosial Edi Kuntadhi melalui kanal YouTube CokroTV, Sabtu (27/3).
Pada acara yang mengambil tema 'Radikal Kanan di Partai Demokrat' itu Guntur Romli melanjutkan, sebagai kelompok radikal, FPI selalu aktif dalam kegiatan dukung mendukung politik Tanah Air. Dukungan kelompok radikal seperti FPI dan HTI semakin jelas menunjukkan sikap kegamangan SBY dan AHY dalam menghadapi situasi polemik Partai Demokrat, yang mana posisi mereka semakin terjepit.
"Kemudian sekarang kalau kita lihat Munarman mau menawarkan dukungan kepada AHY sebagai perwakilan Demokrat kubu Cikeas. Memang mereka ini, FPI ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi politik yang tidak memiliki agenda yang jelas demi kemaslahatan masyarakat. Yang penting antipemerintah, anti-Jokowi, dan antinegara dengan menggunakan kelompok radikal semacam HTI dan FPI," kata Guntur Romli.
Baca juga: Kubu AHY minta Demokrat KLB Moeldoko Tobat
Mantan petinggi HTI Ayik Heriansyah tak menampik selama 10 tahun SBY dan Partai Demokrat memimpin Indonesia membuka ruang yang cukup besar bagi HTI dan kelompok-kelompok sejenis lain seperti FPI. Hal itu terbukti mereka begitu leluasa masuk ke dalam tubuh BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta.
"Mereka memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun (kepemimpinan SBY) itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta," ujar Ayik.
Sebetulnya, lanjut Ayik, organisasinya kala itu berlepas diri terhadap kepemimpinan SBY. Namun, kelemahan SBY yang tak tegas menindak mereka membuat kelompok HTI dan FPI memanfaatkan celah tersebut untuk mengembangkan diri.
"Sebenarnya HTI itu bersikap baro, yang artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuma sepertinya saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI, sehingga HTI di bawah SBY ini kita tahu, bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka," katanya.
Sebelumnya, Munarman menyatakan siap untuk memberikan bantuan untuk Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jika diminta. Menurutnya, ia akan membela pihak manapun yang menjadi korban kezaliman. (RO/S-2)
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
Presiden RI ke-6 itu juga menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93% dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan.
SBY menyoroti, konflik dan peperangan geopolitik yang terus berlangsung.
Menurut dia, hal tersebut tindakan luar biasa yang patut diapresiasi.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved