Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGADILAN Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) meminta Rusia untuk membebaskan Alexei Navalny. Hal ini memicu perselisihan baru antara Eropa dan Moskow atas nasib kritikus Vladimir Putin tersebut.
Rusia mengaku akan mengabaikan putusan itu meskipun ada persyaratan untuk mematuhinya sebagai anggota Dewan Eropa. Mereka menyebut keputusan pengadilan terlalu ikut campur dalam urusan peradilan negara berdaulat.
Dalam putusan yang diterbitkan pada Rabu (17/2), pengadilan yang berbasis di Strasbourg memberikan Navalny pembebasan sementara dari penjara karena menilai pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk kehidupan dan kesehatannya.
Navalny adalah korban atas dugaan keracunan FSB, yang dia klaim diperintahkan oleh Putin, dan mengatakan hidupnya dalam bahaya dalam tahanan. Dia telah dijatuhi hukuman penjara selama dua setengah tahun ke depan karena melanggar pembebasan bersyarat dari hukuman 2014 dan menghadapi hukuman penjara lebih lanjut karena pemerintah mengajukan tuntutan baru.
Keputusan tersebut dibuat terkait persyaratan penahanan Navalny, menurut catatan pengadilan, dan bukan merupakan pembalikan dari hukuman penggelapan tahun 2014 terhadap Navalny, yang secara luas dipandang bermotif politik. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut minggu ini.
Salinan putusan yang diunggah secara daring mengatakan Navalny harus dibebaskan dengan segera. Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuychenko, menyebut keputusan itu tidak dapat diterapkan.
"Tidak ada dasar hukum untuk membebaskan orang ini dari tahanan," ujar Chuychenko.
Rusia mengadopsi amandemen konstitusi baru tahun lalu yang mengatakan Moskow memiliki hak untuk mengabaikan keputusan hukum internasional yang melanggar kedaulatannya. Rusia juga telah mengabaikan keputusan kunci ECHR di masa lalu, termasuk perintah Juli 2014 untuk membayar €1,9 miliar sebagai kompensasi kepada pemegang saham kerajaan minyak Yukos yang dirakit oleh oligarki Mikhail Khodorkovsky.
baca juga: Vonis Penjara Navalny Tuai Kecaman Dunia
Khodorkovsky dipenjara selama hampir satu dekade karena penggelapan pajak dan tuduhan penipuan dan perusahaan itu dibubarkan dan dijual ke perusahaan yang dikendalikan negara.
Rusia bergabung dengan Dewan Eropa pada tahun 1996. Di bawah Putin, mereka semakin bentrok dengan badan tersebut dan mengancam akan keluar. Moskow kehilangan hak suaranya di sidang paripurna dewan pada tahun 2014 karena invasi ke Ukraina, dan secara kontroversial, pada 2019. (The Guardian/OL-3)
MENTERI Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa upaya Uni Eropa dan NATO membuat kekalahan strategis terhadap Moskow tidak akan berhasil. Empat alasan barat tak mampu taklukan Rusia
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan untuk melanjutkan putaran ketiga pembicaraan damai dengan Ukraina. Kemungkinan pertemuan digelar di Istanbul, Turki.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan Moskow untuk menggelar pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump sekaligus melanjutkan putaran ketiga perundingan damai dengan Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin membuka peluang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah upaya Moskow melanjutkan proses negosiasi damai dengan Ukraina.
KERJA sama antara Moskow dan Teheran dalam pengembangan nuklir damai sepenuhnya sah dan akan terus berlanjut.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan pemerintah Indonesia tengah mengkaji tawaran impor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari Rusia.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
SPEKTRUM Oposisi Terpimpin (SPOT) yang berisikan para aktivis meminta calon presiden nomor Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo segera satukan partai politik.
KEMENANGAN Presiden petahana Recep Tayyip Erdogan dapat memperkuat peran Turki di kancah dunia. Meski demikian kepemimpinannya tidak akan banyak perubahan bagi rakyatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved