Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) meminta Rusia untuk membebaskan Alexei Navalny. Hal ini memicu perselisihan baru antara Eropa dan Moskow atas nasib kritikus Vladimir Putin tersebut.
Rusia mengaku akan mengabaikan putusan itu meskipun ada persyaratan untuk mematuhinya sebagai anggota Dewan Eropa. Mereka menyebut keputusan pengadilan terlalu ikut campur dalam urusan peradilan negara berdaulat.
Dalam putusan yang diterbitkan pada Rabu (17/2), pengadilan yang berbasis di Strasbourg memberikan Navalny pembebasan sementara dari penjara karena menilai pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk kehidupan dan kesehatannya.
Navalny adalah korban atas dugaan keracunan FSB, yang dia klaim diperintahkan oleh Putin, dan mengatakan hidupnya dalam bahaya dalam tahanan. Dia telah dijatuhi hukuman penjara selama dua setengah tahun ke depan karena melanggar pembebasan bersyarat dari hukuman 2014 dan menghadapi hukuman penjara lebih lanjut karena pemerintah mengajukan tuntutan baru.
Keputusan tersebut dibuat terkait persyaratan penahanan Navalny, menurut catatan pengadilan, dan bukan merupakan pembalikan dari hukuman penggelapan tahun 2014 terhadap Navalny, yang secara luas dipandang bermotif politik. Dia dijadwalkan hadir di pengadilan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut minggu ini.
Salinan putusan yang diunggah secara daring mengatakan Navalny harus dibebaskan dengan segera. Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuychenko, menyebut keputusan itu tidak dapat diterapkan.
"Tidak ada dasar hukum untuk membebaskan orang ini dari tahanan," ujar Chuychenko.
Rusia mengadopsi amandemen konstitusi baru tahun lalu yang mengatakan Moskow memiliki hak untuk mengabaikan keputusan hukum internasional yang melanggar kedaulatannya. Rusia juga telah mengabaikan keputusan kunci ECHR di masa lalu, termasuk perintah Juli 2014 untuk membayar €1,9 miliar sebagai kompensasi kepada pemegang saham kerajaan minyak Yukos yang dirakit oleh oligarki Mikhail Khodorkovsky.
baca juga: Vonis Penjara Navalny Tuai Kecaman Dunia
Khodorkovsky dipenjara selama hampir satu dekade karena penggelapan pajak dan tuduhan penipuan dan perusahaan itu dibubarkan dan dijual ke perusahaan yang dikendalikan negara.
Rusia bergabung dengan Dewan Eropa pada tahun 1996. Di bawah Putin, mereka semakin bentrok dengan badan tersebut dan mengancam akan keluar. Moskow kehilangan hak suaranya di sidang paripurna dewan pada tahun 2014 karena invasi ke Ukraina, dan secara kontroversial, pada 2019. (The Guardian/OL-3)
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
Kim Jong-un sinyalkan penguatan nuklir dan ICBM pada Kongres Partai ke-9. Pyongyang fokus pada pembangunan militer luar biasa dan konsolidasi kekuasaan absolut.
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Letjen Vladimir Alexeyev, petinggi intelijen GRU Rusia, ditembak di apartemennya di Moskow. Serangan ini menambah panjang daftar jenderal Rusia yang jadi target.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved