POLITIKUS dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kabinet kerja yang ada saat ini dirasa terlalu gemuk. Terdapat 34 menteri yang mengisi tiap kementerian. Padahal, di negara-negara yang cukup maju, susunan kabinet menurutnya lebih ramping tapi dengan kinerja yang efektif dan efisien.
Hal itu ia utarakan menanggapi isu perombakan kabinet pasca Presiden Joko Widodo marah dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 karena tidak puas dengan kinerja pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19.
"PKS mengusulkan kementerian jangan 34 jumlahnya. Terlalu banyak. Jangankan antarkementerian, antar direktorat saja susah bersinergi. Di negara maju, kabinet selalu slim. Sekarang saatnya pemerintah mereset (atur ulang)," ujar Mardani dalam diskusi Sindo Trijaya F.M bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet" di Jakarta, pada Sabtu (4/7).
Mardani menilai ada alasan kinerja kabinet dan pemerintahan belum efektif. Pertama, terlalu banyak kementerian sehingga membutuhkan upaya lebih untuk saling berkoordinasi. Ia menilai sebaiknya sejumlah kementerian yang urusannya bersinggungan disatukan seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) disatukan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ini dapat membuat presiden punya pembantu yakni menteri-menteri dengan kewenangan yang kuat dan anggaran yang besar," ucapnya.
Kedua, imbuh Mardani, otonomi daerah yang perlu ditata ulang supaya pemerintah daerah dapat maksimal menerjemahkan program-program pemerintah pusat. Saat ini, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ungkapnya, tengah membahas paket undang-undang Penataan Otonomi daerah.
"Ini perlu diselesaikan sebab banyak raja kecil (kepala daerah) yang punya kewenangan luar biasa," cetusnya.
Ketiga, PKS meminta pemerintah memprioritaskan anggaran yang sudah sedikit pada program-program yang menjadi prioritas pembangunan saja. Terkait kocok ulang kabinet, Mardani menilai kewenangan sepenuhnya ada pada presiden. Presiden bebas menentukan akan melakukan perampingan kabinet atau kocok ulang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Mau resfhuffle monggo, mau dikecilkan monggo kami serahkan pada pak Jokowi. Kalau seminggu ini enggak ada kabar (reshuffle) mungkin omong doang," kelakarnya.
Mengenai kinerja para menteri, Mardani menuturkan Presiden Jokowi sebaiknya hanya menjadikan hasil survei sebagai masukan saja. Tetapi yang paling penting menurutnya pertimbangan presiden sendiri menteri mana saja yang punya komitmen dan kompetensi.
"Presiden punya semua otoritas itu," tegasnya.
Sementara itu, Politikus dari PDIP yang menjadi salah satu partai pendukung presiden Masinton Pasaribu menganggap kemarahan presiden Joko Widodo pada sidang kabinet 18 Juni 2020 di Istana Negara, Jakarta, menandakan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar kementerian dalam merespons situasi pandemi.
"Pemerintah butuh gerak cepat mengatasi situasi yang tidak normal," ucapnya.
Mengenai wacana kocok ulang kabinet, PDIP selaku partai pendukung, terang Masinton, menyerahkan sepenuhnya pada presiden. Hal itu tergantung evaluasi terhadap masing-masing menterinya.
Hal senada juga diungkapkan Politikus dari Partai Golkar yang berada di dalam kabinet, Ahmad Doli Kurnia yang menjadi pembicara dalam diskusi itu. Ia menyampaikan situasi pandemi saat ini merupakan hal yang tidak biasa, maka harus disikapi dengan luar biasa.
Kemarahan presiden dianggap sebagai kekecewaan atas capaian yang menurutnya belum maksimal.
Tetapi, ia menilai pesan presiden itu belum tentu dimaknai sebagai kocok ulang kabinet.
"Itu hak prerogatif presiden. Kalau masyarakat dalam situasi yang sulit ketika ditanya perlu ada reshuffle pasti setuju. Tidak ada pandemi saja pasti orang setuju (reshuffle)," terangnya merespons hasil survei Indonesia Political Opion yang menunjukkan lebih dari 72% responden menginginkan adanya perombakan kabinet. (OL-4)
