Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POLITIKUS dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kabinet kerja yang ada saat ini dirasa terlalu gemuk. Terdapat 34 menteri yang mengisi tiap kementerian. Padahal, di negara-negara yang cukup maju, susunan kabinet menurutnya lebih ramping tapi dengan kinerja yang efektif dan efisien.
Hal itu ia utarakan menanggapi isu perombakan kabinet pasca Presiden Joko Widodo marah dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 karena tidak puas dengan kinerja pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19.
"PKS mengusulkan kementerian jangan 34 jumlahnya. Terlalu banyak. Jangankan antarkementerian, antar direktorat saja susah bersinergi. Di negara maju, kabinet selalu slim. Sekarang saatnya pemerintah mereset (atur ulang)," ujar Mardani dalam diskusi Sindo Trijaya F.M bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet" di Jakarta, pada Sabtu (4/7).
Mardani menilai ada alasan kinerja kabinet dan pemerintahan belum efektif. Pertama, terlalu banyak kementerian sehingga membutuhkan upaya lebih untuk saling berkoordinasi. Ia menilai sebaiknya sejumlah kementerian yang urusannya bersinggungan disatukan seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) disatukan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Ini dapat membuat presiden punya pembantu yakni menteri-menteri dengan kewenangan yang kuat dan anggaran yang besar," ucapnya.
Kedua, imbuh Mardani, otonomi daerah yang perlu ditata ulang supaya pemerintah daerah dapat maksimal menerjemahkan program-program pemerintah pusat. Saat ini, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ungkapnya, tengah membahas paket undang-undang Penataan Otonomi daerah.
"Ini perlu diselesaikan sebab banyak raja kecil (kepala daerah) yang punya kewenangan luar biasa," cetusnya.
Ketiga, PKS meminta pemerintah memprioritaskan anggaran yang sudah sedikit pada program-program yang menjadi prioritas pembangunan saja. Terkait kocok ulang kabinet, Mardani menilai kewenangan sepenuhnya ada pada presiden. Presiden bebas menentukan akan melakukan perampingan kabinet atau kocok ulang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Mau resfhuffle monggo, mau dikecilkan monggo kami serahkan pada pak Jokowi. Kalau seminggu ini enggak ada kabar (reshuffle) mungkin omong doang," kelakarnya.
Mengenai kinerja para menteri, Mardani menuturkan Presiden Jokowi sebaiknya hanya menjadikan hasil survei sebagai masukan saja. Tetapi yang paling penting menurutnya pertimbangan presiden sendiri menteri mana saja yang punya komitmen dan kompetensi.
"Presiden punya semua otoritas itu," tegasnya.
Sementara itu, Politikus dari PDIP yang menjadi salah satu partai pendukung presiden Masinton Pasaribu menganggap kemarahan presiden Joko Widodo pada sidang kabinet 18 Juni 2020 di Istana Negara, Jakarta, menandakan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar kementerian dalam merespons situasi pandemi.
"Pemerintah butuh gerak cepat mengatasi situasi yang tidak normal," ucapnya.
Mengenai wacana kocok ulang kabinet, PDIP selaku partai pendukung, terang Masinton, menyerahkan sepenuhnya pada presiden. Hal itu tergantung evaluasi terhadap masing-masing menterinya.
Hal senada juga diungkapkan Politikus dari Partai Golkar yang berada di dalam kabinet, Ahmad Doli Kurnia yang menjadi pembicara dalam diskusi itu. Ia menyampaikan situasi pandemi saat ini merupakan hal yang tidak biasa, maka harus disikapi dengan luar biasa.
Kemarahan presiden dianggap sebagai kekecewaan atas capaian yang menurutnya belum maksimal.
Tetapi, ia menilai pesan presiden itu belum tentu dimaknai sebagai kocok ulang kabinet.
"Itu hak prerogatif presiden. Kalau masyarakat dalam situasi yang sulit ketika ditanya perlu ada reshuffle pasti setuju. Tidak ada pandemi saja pasti orang setuju (reshuffle)," terangnya merespons hasil survei Indonesia Political Opion yang menunjukkan lebih dari 72% responden menginginkan adanya perombakan kabinet. (OL-4)
PM Prancis yang baru Jean Castex, Senin (6/7), diperkirakan akan mengumumkan pemerintah hasil reshuffle untuk membantu ekonomi menghadapi krisis terburuknya sejak Perang Dunia II
Kendati Prancis termasuk negara yang tak sukses dalam melawan pendemi Covid-19, Olivier Veran yang menjabat Menteri Kesehatan tidak diganti dan memegang jabatan yang sama.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan kabinet baru berusaha untuk menyeimbangkan pembangunan yang berkelanjutan agar mampu melewati krisis akibat pandemi covid-19.
PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan mengganti menteri keuangan(menkeu) kabinetnya, setelah berminggu-minggu terjadi gejolak ekonomi.
Fumio Kishida pun siap melakukan perombakan kabinet untuk memastikan bahwa seluruh pembantunya tidak terlibat Gereja Unifikasi.
Perombakan kabinet dikabarkan bakal dilakukan di beberapa kementerian.
Meski PKS menerima hasil pemilihan, namun publik dinilai menginginkan Nurmansjah Lubis menjadi pendamping Anies Baswedan.
Corbyn menegaskan, pihaknya mendukung pemilu dini setelah adanya konfirmasi dari Uni Eropa yang merestui perpanjangan Brexit.
DOKTER yang merawat Alexei Navalny, pemimpin oposisi Rusia, menolak mengizinkan Navalny, yang diduga diracun itu, dibawa ke luar negeri untuk perawatan.
Tes dilakukan oleh tentara Jerman setelah berkonsultasi dengan rumah sakit Charite Berlin, tempat Navalny dirawat.
INGGRIS menegaskan bahwa Rusia harus menjelaskan mengapa Alexei Navalny, pengkritik Presiden Vladmir Putin, diracun dengan zat saraf jenis Novichok.
Pernyataan itu keluar setelah Macron melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved