Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Pemberontakan Kaum Buruh

"Hidup Bekerja atau Mati Berjuang". Demikian sekilas bait "Lyon", karya pianis Prancis Franz Liszt, awal abad ke 19.

DPP KNPI Dukung Gerakan Aksi Satu Juta Buruh pada 10 Agustus 2022

DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendukung sepenuhnya gerakan aksi satu juta buruh pada 10 Agustus 2022 nanti.

Gelar Aksi Protes, Ini Tiga Tuntutan Buruh

Pada peringatan May Day, sejumlah serikat buruh menggelar aksi protes yang menyerukan sejumlah tuntutan. Termasuk, desakan menurunkan harga bahan pokok dan BBM.

Terima Aspirasi Buruh dan Mahasiswa, Pimpinan DPR Siap Beri Ruang Partisipasi

Dalam diskusi ini, DPR siap akan memberikan ruang partisipasi bagi buruh terkait omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengenal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Kontroversi

Manfaat tersebut dikutip dari Booklet UU Cipta Kerja terbitan Kemenko Perekonomian yaitu memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

Seorang Karyawan ES Teler 77 Gugat UU Ciptaker Soal JHT

Pasal 35 ayat 2 dan 37 ayat 1 belum mengatur klausul tentang pencairan dana jaminan hari tua (JHT) apabila seorang karyawan mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (phk).

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Selesai sebelum G20 Berakhir

Indonesia memegang presidensi mulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 November 2022.

Revisi UU PPP Resmi Sebagai Usul Inisiatif DPR

Revisi UU PPP ini dilakukan untuk mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Tolak Pembahasan Revisi Kedua UU PPP

Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Baleg Setujui Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jadi Inisiatif DPR

Berdasarkan pandangan tiap fraksi yang disampaikan, delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut diproses lebih lanjut dan satu fraksi yang meminta pendalaman yaitu Fraksi PKS.

Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law

Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.

Pengusaha Berharap Putusan MK Tak Berdampak pada Minat Investasi

Perbaikan dan perevisian yang akan dilakukan pemerintah juga diharapkan tak mengubah esensi produk hukum tersebut.

Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.

NasDem Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Lintas K/L untuk Revisi Omnibus Law

Segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat tim lintas kementerian dalam rangka melakukan perubahan UU Cipta Kerja.

Jimly: Jangan Panik, Putusan MK Soroti Proses Pembentukan UU Ciptaker, Bukan Materinya

Pasalnya, yang disoroti MK ialah proses pembentukan UU, bukan materinya

Pembuat UU Diingatkan Hati-Hati Menggunakan Metode Omnibus Law

Pemerintah dan DPR juga tidak boleh lagi melakukan pembentukan UU melalui metode Omnibus Law campur sari seperti UU Cipta Kerja (CK) karena metode demikian melahirkan UU yang tidak fokus.

Putusan MK Tegaskan Pemerintah dan DPR Langgar Konstitusi dalam Pembentukan Omnibus Law

Asfinawati menyebutkan, putusan ini jelas menunjukkan pemerintah dan DPR telah salah, yakni melanggar Konstitusi dan melanggar prinsip pembuatan UU.

Omnibus Law Inskonstitusional Bersyarat, Pengusaha Khawatir

Gerakan dari para buruh yang memandang UU Cipta Kerja harus diubah karena tidak sesuai dengan putusan MK.

MK Nyatakan Omnibus Law Inkonstitusional Bersyarat, PAN: Segera Perbaiki

Pemerintah dan DPR perlu segera memperbaiki UU tersebut karena waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal dalam UU Ciptaker sangat banyak.

Kesatuan Naskah UU Naker dan UU Ciptaker Dalam Satu Buku

UU Cipta Kerja mencapai 1.187 halaman, berisi puluhan UU di luar PP pendukungnya sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk memahaminya.

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

Pendidikan Tinggi dan Penguatan Soft Skills: Tantangan Relevansi dan Kesiapan Kerja

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia