Gelar Aksi Protes, Ini Tiga Tuntutan Buruh

PARTAI Buruh bersama ORI KSPSI, KSPI, KPBI, KSBSI SPI, dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, serta forum guru honorer, konsorsium miskin kota (UPC), JALA PRT, buruh migran dan ojol menggelar aksi May Day di depan kantor KPU.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa massa aksi berasal dari Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. Di tengah buruh yang mayoritas pulang kampung, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh melakukan aksi protes untuk menyerukan tiga tuntutan.

"Pertama, meminta KPU menyelenggarakan pemilu jurdil. Kedua, meminta KPU mengampanyekan tolak politik uang dan didiskualifikasi sebagai parpol peserta pemilu. Ketiga, meminta KPU melaksanakan pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024,” ujar Said, Minggu (1/5).

Baca juga: Labour Institute: 7 Juta Buruh Sawit Terancaml Kehilangan Pekerjaan

Dari KPU, massa kemudian bergeser ke sekitaran bundaran HI untuk menyuarakan dua tuntutan. Pertama, mereka meminta agar harga bahan pokok, termasuk minyak goreng dan daging sapi, diturunkan. Serta, menolak rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan elpiji 3 kg.

“Karena selama 3 tahun, upah minimum riil buruh tidak pernah naik dan daya beli buruh merosot tajam sebesar 30%. Sehingga, kenaikan harga bahan pokok, BBM dan elpiji 3 kg akan mencekik buruh maupun rakyat kecil,” pungkas Said.

Adapun hal kedua yang akan disuarakan di seputaran Bundaran HI adalah menolak omnibus law UU Cipta kerja. “Jika pemerintah dan DPR memaksakan kembali UU Cipta Kerja, bisa dipastikan Partai Buruh serta elemen serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan akan melakukan mogok nasional,” imbuhnya.

Baca juga: Prabowo Disandingkan dengan Puan, Pengamat: Jangan Lupakan Ganjar

Di sisi yang lain, pihaknya menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang hingga kini belum memberikan jawaban terhadap permohonan buruh untuk menggunakan Jakarta International Stadium (JIS), sebagai tempat peringatan Hari Buruh Internasional pada 14 Mei 2022.

“Kami protes keras dan menyayangkan sikap Gubernur Anies beserta beberapa oknum DPRD, yang hanya pencitraan. Pencitraan terhadap JIS, seolah-olah JIS milik pemda dan DPRD DKI Jakarta terhadap dua partai tertentu. Seolah-olah JIS pencitraan Gubernur Anies,” tandas Said.(OL-11)