Selasa 08 Februari 2022, 16:48 WIB

Revisi UU PPP Resmi Sebagai Usul Inisiatif DPR

Putra Ananda dan Sri Utami | Politik dan Hukum
Revisi UU PPP Resmi Sebagai Usul Inisiatif DPR

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Rapat Paripurna DPR RI

 

DALAM Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui revisi Undang-Undang (UU) 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (PPP) sebagai usul inisiatif DPR. Artinya, mayoritas fraksi di DPR sepakat akan membahas revisi UU PPP bersama dengan pemerintah.

"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?," tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna, Selasa (8/2). "Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu oleh Dasco sebagai tanda kesepakatan.

Revisi UU PPP ini dilakukan untuk mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam paripurna, hanya ada 1 fraksi yang menolak rencana revisi UU PPP yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, pihaknya menilai pembahasan revisi UU PPP terburu-buru. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pendalaman lebih lanjut terhadap revisi UU PPP tersebut.

Baca juga: DPR RI jadi Klaster Penularan Covid-19, 234 Orang Terpapar

"Kami Fraksi PKS menyatakan menolak untuk dilakukan pengambilan keputusan pada hari ini sebelum adanya perbaikan-perbaikan yang menjadi catatan penting Fraksi PKS. Selama ini Baleg masih minim melakukan rapat dengan hanya melakukan 3 kali rapat pembhasan revisi UU PPP," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf revisi UU PPP dalam rapat pleno Baleg DPR, Senin (7/2). Hanya Fraksi PKS yang menolak. Revisi UU PPP ini bertujuan untuk mengakomodasi metode omnibus setelah UU Cipta Kerja yang dibentuk lewat metode tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menurut MK, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas, apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Ditemui setelah memimpin rapat paripurna, Dasco menjelaskan perbaikan revisi UU PPP dilakukan untuk mengakomodir pembahasan UU berjenis omnibus law seperti UU Cipta Kerja. DPR perlu memperbaiki dasar hukum pembentukan perundang-undangan agar ke depan pembahasan omnibus law tidak dinyatakan sebaga UU yang inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kan memang itu kan amanat dari mk itu harus dibetulkan undang2 ciptaker oleh karena itu kan kita liat kebelakang bahwa dasar hukumnya juga harus kita betulkan," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

dok.pribadi

Tiga Alasan Dewan Keamanan Nasional Tak Diperlukan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 12:50 WIB
RENCANA pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang kembali mencuat dinilai membuang-buang energi, sebab keberadaan DKN tidak...
Dok. DPR RI

Cek Persiapan Akhir Penyelenggaraan P20, Puan Jajal Mobil Listrik yang akan Digunakan Delegasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:36 WIB
“Ini momen istimewa karena Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah P20 sehingga kita harus memastikan semua delegasi dan tamu yang...
dok.korlantas

Belum Bayar Pajak Kendaraan Bisa Ditilang, Ini Penjelasan Korlantas

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:15 WIB
PENGENDARA dengan STNK yang pajaknya mati bisa ditilang karena belum disahkan ataupun diperpanjang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya