Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PENULARAN covid-19 di lingkungan DPR terus mengalami peningkatan. Jumlah penderita virus korona mencapai 234 orang per 8 Februari 2022.
"Sampai hari ini total 234 orang, itu juga sudah ada yang bertambah," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan sudah ada penderita yang berstatus penyintas. Mayoritas penderita covid-19 di lingkungan DPR menjalani perawatan secara isolasi mandiri.
"Menurut info dari Kesetjenan (Sekretariat Jenderal DPR), rata-rata diisolasi sendiri," ungkap dia.
Baca juga: Muncul Petisi Tolak IKN, Pakar UI: Wajar Dalam Demokrasi
Selain itu, dia menyampaikan DPR telah mengambil sejumlah kebijakan menyikapi peningkatan penyebaran covid-19 di lingkungan lembaga legislatif. Di antaranya, membatasi kunjungan kerja (kunker).
"Kalau tidak penting-penting itu kita sudah tangguhkan dan mudah-mudahan setelah reses kita beraharp covid-19 landai," ujar dia.
Peningkatan persebaran covid-19 di lingkungan DPR cukup tinggi dalam sepekan terakhir. Terakhir, jumlah orang yang terinfeksi virus yang mewabah semenjak 2020 itu mencapai 152 orang pada 3 Februari 2022.(OL-4)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved