Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi. Hal ini merespons kritik Koalisi Masyarakat Sipil terhadap revisi beleid itu.
"Saat ini masih melakukan proses pembahasan dan kami melakukan pembahasan tersebut secara terbuka," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).
Puan mengatakan pihaknya sudah mengundang berbagai pihak untuk pembahasan revisi KUHAP. Saat ini, proses pembahasan yang bergulir di Komisi III DPR itu juga masih menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat.
"Karena memang sampai saat ini prosesnya itu masih dilakukan, melakukan RDP (rapat dengar pendapat), RDPU (rapat dengar pendapat umum), kemudian meminta masukan dari semua pihak yang ada di seluruh elemen masyarakat," ujar Puan.
Ketua DPP PDIP itu juga menegaskan pembahasan revisi KUHAP tak dilakukan terburu-buru. Proses pembahasan sejatinya sudah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu.
"Jadi kita tidak terburu-buru, kita juga sudah melakukan ini dari bulan-bulan yang lalu, dari sidang-sidang yang lalu," ucap Puan.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi debat publik dalam rangka menolak revisi KUHAP di depan Gerbang Pancasila DPR, Senin, 14 Juli 2025. Komisi III DPR memilih mengajak massa untuk diskusi.
"Silahkan datang nih, ini kan rumah rakyat, rumah mereka. Datang ke sini memberikan lagi aspirasinya seperti apa? Mereka bilang Pak Habiburokhman aja yang kesana. Lah kan saya cuma sendiri, nggak mungkin dong," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen. (P-4)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved