Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR bersama pemerintah pada Rabu (15/2).
SAAT ini Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan menjadi usulan inisiatif DPR walau Fraksi PKS menolak usulan tersebut.
Sedianya sebelum Perppu itu diterbitkan, banyak kalangan juga menilai bahwa dampak resesi global relatif kecil pada perekonomian dalam negeri. I
Perppu Ciptaker dinilai merupakan solusi lain UU Ciptaker yang dinyatakan MK pada 2020 inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki
Proses melalui menteri mencederai kemandirian dan independensi sebagai badan hukum publik.
ANGGOTA Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan kalau Omnibus Law Kesehatan merupakan titipan pemerintah agar menjadi usulan inisiatif DPR.
MK, ucapnya, tidak pernah menyinggung soal materi atau membatalkan materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja.
Salah satu aspek perubahan dalam RUU Kesehatan adalah terkait pemenuhan kekurangan sumber daya manusia (SDM) dokter di Indonesia.
Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.
Komisi XI DPR-RI menyusun rumusan baru terkait Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU-PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.
RATUSAN dokter dan tenaga kesehatan, serta mahasiswa dari berbagai universitas fakultas kedokteran melakukan aksi protes di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11).
APAKAH UU lama sudah tidak relevan atau mengandung konflik satu dengan lainnya, harus ada penjelasan dan telaah ilmiah terkait aspek filosofis, yuridis dan sosial penggantian UU ini
Diharapkan pemerintah dan DPR telah menyepakati dan menyetujui menyampaikan RUU revisi UU Cipta Kerja ke DPR paling lambat November 2023.
UNDANG Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.
Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
Sondang Tiar Debora Tampubolon berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat mengurai permasalahan kesehatan dari hulu hingga hilir.
Pengambilan keputusan mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law disebut hanya dilakukan sepihak saja. Padahal perlu sinergitas bersama stakrholder terkait
LIMA Organisasi Profesi (OP) kesehatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode Omnibus Law
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan bahwa ada banyak fraksi yang menolak pembahasan RUU Sisdiknas usulan pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved