Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Ia membantah draf RUU yang beredar yang mengatakan penghapusan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Halal seperti Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.
(KLHK) berkomitmen bahwa revisi Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja atau tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.
Diharapkan adanya keringanan biaya untuk pengusaha kecil menegah dalam memperoleh sertifikasi halal.
RUU Cipta Kerja yang mengedepankan sanksi administrasi bukan berarti sanksi pidana hilang seketika.
Para pemerhati lingkungan sebelumnya mengkritisi RUU Cipta Kerja yang dinilai melemahkan penegakan hukum lingkungan.
Komisi IV DPR RI mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diajukan pemerintah.
Tidak ada penghapusan Amdal. Kalau ada yang bilang hilang, harusnya dia baca dulu draft RUU-nya secara lengkap.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa seluruh jajaran baik di pusat dan daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan tidak boleh lagi saling terlepas.
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat 10 pasal dalam UU Sisdiknas yang diubah dan dihapus pada draft RUU Cipta Kerja
Sesuai amanat UU Sisnas Iptek, BLI KLHK akan bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mempertanyakan konsistensi Pemerintah dan DPR dalam merumuskan UU Cipta Kerja terkait komersialisasi pendidikan.
Peraturan pemerintah (PP) akan memperkuat eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan semangat undang-undang tersebut.
EPIDEMIOLOG Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menegaskan kasus covid-19 di Indonesia sudah lebih dulu meroket jauh sebelum demo digelar kemarin.
Pasalnya menurut Koordinator P2G Satriwan Salim, draf final UU Ciptaker saja tak bisa diakses oleh kalangan akademisi, aktivis masyarakat sipil, bahkan oleh publik umumnya hingga sekarang.
Omnibus Law adalah usaha dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam membenahi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas serta kapasitas industri di Indonesia.
Pengajuan uji materi terkait UU Cipta Kerja diyakini jauh lebih bermanfaat ketimbang berdemonstrasi di jalanan yang berpotensi memicu kericuhan dan perusakan.
Sukoso menegaskan, informasi bahwa pasal 14 yang mengatur persyaratan auditor halal harus muslim dihapus dalam UU Cipta Kerja adalah tidak benar.
Susanto mengatakan harus ada upaya pencegahan dari semua pihak, yakni orang tua, guru, dan pihak sekolah.
Keterlibatan para pelajar dalam aksi unjuk rasa hingga terjadinya perusakan fasilitas publik merupakan buah dari sistem pendidikan yang bermasalah.
BEM Nusantara se-Indonesia juga akan mengawal isu UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik. Isu itu akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved