Senin 28 November 2022, 20:00 WIB

RUU Omnibus Law Kesehatan Dianggap Memuluskan Liberalisasi Kesehatan

M Iqbal Al Machmudi | Humaniora
RUU Omnibus Law Kesehatan Dianggap Memuluskan Liberalisasi Kesehatan

M Iqbal Al Machmudi
Dokter, perawat dan bidan memprotes RUU Omnibus Law Kesehatan di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11).

 

SEJUMLAH organisasi profesi (OP) Kesehatan melakukan aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan karena tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.

"Ada berapa poin highlight yang merugikan dari RUU tersebut. Pertama, proses terbitnya sebuah regulasi dal hal ini UU. Seharusnya harus mengikuti prosedur yaitu harus terbuka dan transparan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga masyarakat tahu apa yang didorong dalam RUU ini," kata Juru Bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh Indonesia Mahesa Paranadipa di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Poin kedua yakni adanya upaya untuk memasukkan liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan.

"Kalau kita bicara kesehatan hari ini, kalau semua dibebaskan tanpa kontrol sama sekali, tanpa memperhatikan mutu pelayanan kesehatan, maka ancamannya adalah seluruh rakyat," ujarnya.

Adapun yang dimaksud dengan liberalisasi adalah penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi terutama dalam Surat Tanda Registrasi (STR) bagi dokter dan nakes.

Diketahui bahwa seluruh nakes harus diregistrasi di konsilnya masing-masing dan dievaluasi dalam 5 tahun. Tetapi dalam RUU Kesehatan bahwa STR berlaku seumur hidup sehingga dokter atau nakes bisa praktik tanpa pengawasan.

"Bisa bayangkan kalau nakes dan dokter itu praktiknya tidak diawasi dan dievaluasi dalam lima tahun. Itu bagaimana mutunya, ancaman bagi seluruh keselamatan rakyat kalau nggak diawasi," ungkapnya.

OP Kesehatan yang tergabung dari IDI, PDGI, IAI, IBI dan PPNI, dan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI dan diterima dengan anggota Baleg DPR RI.

"Tujuan aksi hari ini adalah menolak keberadaan RUU Kesehatan Omnibus Law yang saat ini masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2024," pungkasnya. (H-2)

Baca Juga

Antara/Jessica Helena Wuysang.

Kapan Cap Go Meh 2023, Ini Kumpulan Ucapan Selamatnya

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Senin 30 Januari 2023, 21:27 WIB
 Berikut kumpulan ucapan yang dapat Anda...
123RF/jolopes.

Manfaat Retinol dan Skincare yang Cocok Dikombinasikan

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Senin 30 Januari 2023, 21:22 WIB
Retinol terbuat dari vitamin A yang masih dalam bentuk...
Antara

KLHK Targetkan Penataan Batas Hutan Selesai 100% pada 2023

👤Atalya Puspa 🕔Senin 30 Januari 2023, 21:17 WIB
Kawasan hutan Indonesia memiliki luas 125 juta hektare, dengan panjang batas 373 ribu kilometer (km). Terdiri dari 284 ribu km batas luar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya