Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

RUU Kesehatan Dapat Dukungan Koalisi Tenaga Kesehatan Indonesia

Sejumlah dokter mendirikan organisasi Forum Dokter Pejuang STR dan Diaspora (Forum Dokter Susah Praktik) sebagai bentuk perjuangan terhadap nasib mereka.

Pakar Hukum: RUU Kesehatan Tidak Selaras dengan Naskah Akademik

Ada banyak isu kesehatan yang muncul dalam naskah akademik, sehingga harapannya RUU Kesehatan tidak keluar dari pengaturan di bidang kesehatan,

RUU Kesehatan: Ubah Wajah Layanan dan Jawab Masalah Kesehatan Indonesia

RUU ini merupakan inisiatif dari DPR dengan metode omnibus law. Oleh karena itu, UU Kesehatan dapat memuat substansi baru, mengubah UU yang mirip, serta mencabut UU yang setara.

STR Dokter Berlaku Seumur Hidup, YLKI: Bakal Bermunculan Dokter Abal-Abal

Jika STR berlaku seumur hidup, banyak nakes atau dokter yang sulit diawasi karena setiap periode tertentu semestinya ada pengawasan atau peninjauan ulang soal izin praktiknya.

IDI: Belum Ada Urgensi Susun RUU Omnibus Law Kesehatan

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Adib Khumaidi, Sp.Ot, menjelaskan saat ini belum ada urgensi untuk menyusun RUU Omnibus Law Kesehatan.

RUU Kesehatan, IDI: Adaptasi Dokter WNI Lulusan Luar Negeri Perlu Diatur

IDI merekomendasikan adanya aturan baru agar dokter WNI lulusan luar negeri mudah beradaptasi di Indonesia.

RUU Kesehatan Cari Terobosan untuk Penuhi Kebutuhan Dokter

RANCANGAN Undang-Undang Kesehatan menjadi cara pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter.

Hapus Intervensi Organisasi Profesi dari RUU Kesehatan pada Penerbitan SIP

PDSI meminta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tidak memberi ruang suatu organisasi profesi kesehatan untuk mengeluarkan surat izin praktik (SIP) dokter.

RUU Kesehatan Memperkuat Sektor Kesehatan secara Promotif dan Preventif

Tujuan dari RUU Kesehatan untuk memberikan pengawasan dan perawatan kesehatan secara promotif dan preventif.

RUU Kesehatan, Besaran Tarif dan Iuran Ditinjau Dua Tahun Sekali

TERDAPAT sejumlah perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Salah satunya mengenai tinjauan besaran tarif dan iuran jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.  

Kemenkes Bantah BPJS Akan Ada di Bawah Lembaganya: Tetap di Bawah Presiden

Kemenkes membantah terkait isu yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dalam RUU Kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.

3 Ribu Daftar Inventarisasi Masalah di RUU Kesehatan

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan terdapat 3 ribu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dan baru 100 DIM yang dibahas

Partai Buruh Gelar Aksi Demo Kecam RUU Kesehatan di DPR

Partai Buruh menuntut DPR untuk segera membatalkan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

RUU Kesehatan Dinilai Mampu Menjawab Masalah Kesehatan di Indonesia

RUU Kesehatan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sektor kesehatan. Pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab dan wewenang yang selama ini belum dijalankan.

Sebanyak 1.753 Personel Polri Kawal Demo di Depan Gedung DPR

Kepolisian menurunkan 1.753 personel untuk mengamankan aksi demo di depan DPR, hari ini.

RUU Kesehatan Dinilai Mengancam Keselamatan Masyarakat

Kesimpulan saya setelah baca RUU Kesehatan di antaranya mengancam keselamatan masyarakat, memecah belah organisasi profesi,

Omnibus Law Kesehatan, IDI Minta DPR Transparan dan Melibatkan Publik

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan DPR untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan secara transparan dan beretika, dengan melibatkan masyarakat secara luas.

Apapun Caranya, Jamkeswatch Siap Hadang RUU Kesehatan

Lembaran sejarah mencatat, lahirnya Sistem Jaminan Sosial di Indonesia adalah merupakan buah dari perjuangan kaum buruh, organisasi pekerja, dan elemen masyarakat lainnya.

DPR Wacanakan Omnibus Law Keselamatan Kerja

Pada 2020, World Safety Organization mencatat ada 221.740 kasus di Indonesia. Kemudian, angka itu naik menjadi 234.370 di 2021 dan naik lagi hingga mencapai 265.334 kasus di 2022.

RUU Kesehatan Dinilai akan Mengintervensi BPJS

Penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 terus datang dari berbagai pihak.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia