Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan terdapat 3 ribu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dan baru 100 DIM yang dibahas.
"Itu kan ada sekitar 400 lebih pasal, DIM-nya mungkin hampir 3 ribu DIM-nya sehingga kita lihat nanti seberapa cepat penyelesaiannya. Kemarin yang saya dengar sekitar 100 yang dibahas tapi belum selesai. Jadi kalau menurut saya kita lihat berapa cepat DIM dibereskan," kata Menkes Budi di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).
Ia juga berkomitmen RUU Kesehatan akan membahas RUU Omnibus Law Kesehatan ini secara transparan. Masyarakat bisa berpartisipasi melalui public hearing website yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Partai Buruh Gelar Aksi Demo Kecam RUU Kesehatan di DPR
"Kita juga membuka jalur lewat website sudah ada websitenya. Jadi semua komponen masyarakat yang ingin memberikan masukan bisa masukin ke website itu, kasih identitasnya apa karena kita perlu tahu kemudian nanti kita terangkan," ujarnya.
Masukan dari public hearing tersebut akan dikelompokkan agar bisa dilihat masalah yang paling banyak dikhawatirkan masyarakat.
Baca juga: RUU Kesehatan Dinilai Mampu Menjawab Masalah Kesehatan di Indonesia
Topik yang dibahas mengenai pelayanan primer, topik mengenai rumah sakit, topik mengenai pertahanan kesehatan, farmasi, dan sebagainya. Public hearing bisa dilakukan dengan menghadiri maupun juga lewat surat. (Iam/Z-7)
Menurut Mendikti-Saintek, anak muda memiliki kekuatan besar mengubah masa depan bangsa. Mahasiswa ialah kelompok elite yang memiliki peluang untuk mendorong percepatan kemajuan bangsa.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Syahri Putra Wangsa.
PEMERINTAH mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG)
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Sebelumnya, 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu.
Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau disebut berpotensi membawa kerugian
ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dibuat tanpa libatkan petani tembakau.
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
KOMISI IX DPR RI meminta Kemenkes mempercepat penerbitan aturan turunan UU Kesehatan terkait dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara.
Sikap ini sejalan dengan permintaan dari banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan ekosistem pertembakauan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved