Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Sejauh ini belum pernah ada modeling atau simulasi yang dilakukan untuk mitigasi pelayanan di pasar. Saya lihat tidak ada pergerakan kebijakan serius dari Pemprov DKI khususnya Pasar Jaya."
"Setiap pasar sebaiknya tidak perlu memiliki banyak pintu. Hanya beberapa, dan orang yang masuk bisa di cek di pintu masuk dan keluar. Perlu diawasi dan dibatasi warga yang masuk ke pasar."
"Kami menilai secara regulatif SK sudah berkesesuaian dengan permendikbud tersebut dan lebih baik persesuaiannya jika dibandingkan dengan juknis PPDB tahun sebelumnya," kata Teguh.
"Dari penjelasan Dinas Pendidikan DKI tadi ditemukan bahwa kesesuaian antara juknis SK Kadisdik No 501 itu sangat tinggi dengan Permendikbud No 44/2019."
"Kami meminta Kepala SMKN 1, 2, 3 untuk menjelaskan permasalahan sistem saat PPDB lalu kebijakan apa yang diambil untuk penyelesaiannya."
Ombudsman menyoroti aturan di DKI Jakarta yang kurang kuat selama penerapan PSBB transisi. Dalam hal ini, untuk menjatuhkan sanksi administrasi dan denda kepada perusahaan atau instansi.
Sehingga, ada penguraian kedapatan lalu lintas di wilayah Ibu Kota dan penguraian antrean penumpang angkutan umum yang rentan penularan covid-19.
Kebijakan pembatasan lalu lintas kendaraan ganjil genap (gage) dikritik berbagai pihak mulai dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sampai DPRD DKI Jakarta.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin membuka bioskop dalam waktu dekat.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menilai rencana Pemprov DKI yang meminta sepeda agar diperbolehkan masuk jalan tol adalah rencana yang mustahil dan sulit diwujudkan.
Dalam investigasi itu, terang Teguh, akan ada beberapa pihak yang dimintai keterangan. Misalnya, Dinas Kesehatan, untuk mengetahui data jumlah tes dan sarana dan prasarana
"Karena Kapolda sudah menyatakan tidak akan ada rem mundur untuk penindakan kerumunan penyebab covid, Kami juga mendorong supaya dilakukan pada 'silend crowd,'' kata Teguh
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok perlu mengusut sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang molor di wilayahnya. Ada indikasi keterlambatannya karena korupsi.
OmbudsmanJakarta Raya menduga dalam kasus selebgram Helena Lim yang divaksin covid-19 di Jakarta Barat ada potensi pemalsuan dokumen dari pihak pemilik apotek rekan Helena
Ada organisasi masyarakat (ormas) hingga partai politik (parpol) yang meminta anggotanya untuk disuntik vaksin Covid-19 lebih dulu dibandingkan kelompok prioritas.
OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya mengapresiasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021
Dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba tahap 1 yang berlangsung pada April lalu di 85 sekolah, Disdik DKI dinilai belum siap untuk melakukan PTM.
Kedua masalah ini merupakan temuan sementara yang dialami orang tua murid saat mendaftarkan anaknya secara online hari ini.
"Pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orang tua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran."
Ombudsman RI Jakarta Raya, meminta Dinkes DKI Jakarta dan DPRD DKI menelusuri isu soal adanya penyuntikan vaksin ketiga untuk influencer yang dilakukan di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved