DKI Diminta Buat Kajian Menyeluruh Sebelum Uji Coba PTM Tahap 2

OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuat kajian menyeluruh terkait kontrol protokol kesehatan di sekolah sebelum menggelar uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap 2 pada 7 Juni mendatang. Rencananya jumlah sekolah yang mengikuti uji coba PTM tahap 2 akan lebih banyak yakni 300 sekolah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba tahap 1 yang berlangsung pada April lalu di 85 sekolah, Disdik DKI dinilai belum siap untuk melakukan PTM.

"Tidak ada perhitungan Disdik ini mampunya mengawasi di berapa sekolah. Di 85 sekolah saja ini masih banyak kelemahannya," jelas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (2/6).

Teguh menyebut salah satunya ketiadaan pengawasan bagi pelajar yang pulang dari sekolah. Pihak sekolah tidak mendata pelajar yang pulang baik dengan dijemput orangtua atau kerabatnya masing-masing, atau menggunakan angkutan umum, serta menggunakan angkutan bus sekolah.

Baca juga : Disorot KPK, DPRD Minta 2 RSUD Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis

Padahal seharusnya ada pengawasan dan pendataan. Setiap pelajar yang pulang menggunakan angkutan bus sekolah misalnya harus dicatat nomor seri busnya serta pengemudinya di jam tersebut. Begitu pula dengan pendataan penjemput para pelajar sepulang sekolah.

"Siapa yang menjemput ini harus didata. Ini untuk memudahkan tracing seandainya terjadi penularan covid-19," lanjutnya.

Ombudsman juga mencatat tidak ada tes PCR bagi peserta didik, guru, maupun tenaga penunjang pendidikan di sekolah sebelum maupun sesudah uji coba PTM tahap 1. Testing penting untuk memastikan tidak terjadi penularan covid-19 di sekolah dan memastikan protokol kesehatan telah berjalan maksimal.

"Disdik mengklaim tidak ada penularan di sekolah tapi itu hanya valid apabila ada datanya," tegas Teguh.

Untuk itu, ia meminta agar kajian komprehensif dilakukan sebelum melanjutkan uji coba PTM tahap 2.

"Kalau memang sanggupnya hanya mengawasi di 25 sekolah ya jangan lantas membuka di 300 sekolah," pungkasnya (OL-2).