Senin 06 September 2021, 19:30 WIB

Puluhan Paket Infrastruktur DPUPR- JDLW II Kota Depok Mangkrak

Kisar Rajagukguk | Megapolitan
Puluhan Paket Infrastruktur DPUPR- JDLW II Kota Depok Mangkrak

MI/Kisar Radjagukguk
Ilustrasi: salah satu proyek infrastruktur Kota Depok, Jawa Barat.

 

PULUHAN paket proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan dan Drainse Lingkungan Wilayah (DPUPR -JDLW) II Kota Depok mangkrak. Hal itu karena pejabat terkait tak juga menandatangani kontrak, meski sudah ada pelaksana proyeknya yang terpilih.

Dari informasi yang didapat, satu dari puluhan paket pengerjaan infrastruktur DPUPR-JDLW II yang mangkrak dan tidak bisa dikerjakan itu adalah proyek peningkatan jalan lingkungan RT OO6 RW O8 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok senilai Rp115 juta.

Pelaksana CV Citra Bangun Rizki IS memaparkan, proyek peningkatan jalan tersebut tidak bisa dieksekusi olehnya lantaran Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD II) DPUPR- JDLW Dea Ahmadin tak juga menandatangani kontrak.

"Padahal berdasarkan berita acara hasil pemilihan nomor 29070953/05/PK/UKPBJ/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, kontrak proyek tersebut sudah ditandatangan dan dikerjakan. Pejabatnya malas-malasan,  tidak bertanggung jawab terhadap amanah Wali Kota," tegasnya, Senin (6/9).

Ditegaskan bahwa IS sudah berulang-ulang menghubungi Dea melalui telpon dan pesan Whatsaap, tapi tak diresponnya.

Tak cuma itu, dia juga bahkan telah berkali kali menjumpainya di kantornya di kawasan Beji, Kota Depok dan tak bertemu, Dea  tidak pernah ada di kantornya.

Wartawan Media Indonesia mencoba menghubungi telpon ke Dea Ahmadin dan mengirim pesan Whatsaap tak direspon

Sekretaris DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianti dihubungi  mengaku telah menegur Dea agar menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah. " Kami sudah tegur dia, " katanya singkat.

Menanggapi ini, Kepala Keasisten Riksa 6 Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin mengatakan Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri selaku Ketua Baperjakat harus tegas terhadap ASN dan mengevaluasi Dea agar proses pekerjaan infrastruktur daerah berjalan sesuai rencana.

"Kalau sekretaris membiarkan dan tidak menindaknya sama halnya mencoreng wibawa pemerintah daerah dan ini akan merugikan masyarakat karena APBD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat," tegasnya.

Dikatakan, masih banyak ASN Kota Depok yang berkinerja baik. Orang-orang yang demotivasi perlu dievaluasi.

Sobirin memprediksi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Depok 2021 akan tinggi lantaran pemerintah daerah belum menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah. (OL-13)

Baca Juga: Yahya Waloni Ajukan Praperadilan

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Vaksinasi Booster di Jakarta Capai Hampir 300 ribu Dosis

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 25 Januari 2022, 14:11 WIB
Tidak hanya vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua bagi warga yang belum mendapatkan vaksin, vaksin penguat atau booster juga terus...
Medcom.id.

Polisi Ungkap Peredaran Lima Kilogram Sabu di Kampung Bahari

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 25 Januari 2022, 13:46 WIB
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat 2 subsider 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat...
ilustrasi

Polisi Pastikan Tersangka Pengeroyokan Lansia di Jaktim Lebih dari 5 Orang

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 25 Januari 2022, 13:28 WIB
Dari rekaman CCTV yang dimiliki oleh penyidik, diperkirakan tersangka dalam kasus tersebut lebih dari lima...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya