Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PULUHAN paket proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan dan Drainse Lingkungan Wilayah (DPUPR -JDLW) II Kota Depok mangkrak. Hal itu karena pejabat terkait tak juga menandatangani kontrak, meski sudah ada pelaksana proyeknya yang terpilih.
Dari informasi yang didapat, satu dari puluhan paket pengerjaan infrastruktur DPUPR-JDLW II yang mangkrak dan tidak bisa dikerjakan itu adalah proyek peningkatan jalan lingkungan RT OO6 RW O8 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok senilai Rp115 juta.
Pelaksana CV Citra Bangun Rizki IS memaparkan, proyek peningkatan jalan tersebut tidak bisa dieksekusi olehnya lantaran Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD II) DPUPR- JDLW Dea Ahmadin tak juga menandatangani kontrak.
"Padahal berdasarkan berita acara hasil pemilihan nomor 29070953/05/PK/UKPBJ/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, kontrak proyek tersebut sudah ditandatangan dan dikerjakan. Pejabatnya malas-malasan, tidak bertanggung jawab terhadap amanah Wali Kota," tegasnya, Senin (6/9).
Ditegaskan bahwa IS sudah berulang-ulang menghubungi Dea melalui telpon dan pesan Whatsaap, tapi tak diresponnya.
Tak cuma itu, dia juga bahkan telah berkali kali menjumpainya di kantornya di kawasan Beji, Kota Depok dan tak bertemu, Dea tidak pernah ada di kantornya.
Wartawan Media Indonesia mencoba menghubungi telpon ke Dea Ahmadin dan mengirim pesan Whatsaap tak direspon
Sekretaris DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianti dihubungi mengaku telah menegur Dea agar menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah. " Kami sudah tegur dia, " katanya singkat.
Menanggapi ini, Kepala Keasisten Riksa 6 Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin mengatakan Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri selaku Ketua Baperjakat harus tegas terhadap ASN dan mengevaluasi Dea agar proses pekerjaan infrastruktur daerah berjalan sesuai rencana.
"Kalau sekretaris membiarkan dan tidak menindaknya sama halnya mencoreng wibawa pemerintah daerah dan ini akan merugikan masyarakat karena APBD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat," tegasnya.
Dikatakan, masih banyak ASN Kota Depok yang berkinerja baik. Orang-orang yang demotivasi perlu dievaluasi.
Sobirin memprediksi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Depok 2021 akan tinggi lantaran pemerintah daerah belum menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah. (OL-13)
Baca Juga: Yahya Waloni Ajukan Praperadilan
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Sejak didirikan pada 2021, komunitas pekerja bangunan terbesar di Indonesia, Gnetion telah memiliki lebih dari 3.500 anggota atau aplikator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved