Senin 06 September 2021, 19:01 WIB

Yahya Waloni Ajukan Praperadilan

Mediaindonesia | Megapolitan
Yahya Waloni Ajukan Praperadilan

Dok.Youtube
Yahya Waloni

 

KUASA hukum Muhammad Yahya Waloni, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan terhadap simbol agama melakukan upaya hukum mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait penetapan tersangka dan penahanan kliennya oleh Bareskrim Polri.

"Pagi ini permohonan praperadilah telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Alkatiri selaku kuasa hukum Yahya Waloni, hari ini.

Menurut dia, Yahya Waloni ditersangkakan dan ditangkap tanpa ada pemanggilan dan pemeriksaan pendahuluan, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

"Yang mana penangkapan tidak sesuai dengan 'due process of law' dapat dibenarkan pada kejahatan yang luar biasa, seperti teroris, narkoba, perdagangan orang, atau pun kejahatan yang tertangkap tangan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Soroti Keramaian Tempat Wisata, Sandiaga Ingatkan warga Tidak Euforia

Sementara kliennya, kata Alkatiri lagi, ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan karena melakukan ceramah sehubungan dengan kajian secara ilmiah tentang 'Bible' Kristen di dalam masjid tempat khusus ibadah umat Muslim (eksklusif).

"Dalam ceramahnya, beliau (Yahya Waloni, Red) menyinggung Bible Kristen yang ada sekarang ini sesuai kajian beliau adalah palsu (bukan asli, Red)," ujar Alkatiri.

Kajian di tempat khusus ini, kata Alkatiri, yang dijadikan dasar oleh pelapor untuk melaporkan kliennya dengan Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Menurut dia, seharusnya yang dikenakan pasal ini adalah yang menyebarkan bukan yang membuat pernyataan. Begitu pula dengan Pasal 156a huruf a KUHP tentang Penodaan Agama yang disangkakan kepada Yahya Waloni.

"Dalam perkara ini bukan Ustaz Yahya Waloni yang memvideokan apalagi menyebarkan, dan suatu kajian ilmiah dengan data dan referensi yang ada tidak dapat dikatakan sebagai penodaan," katanya pula.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Antara

243 Kasus Omikron Transmisi Lokal Terdeteksi di DKI

👤Ant 🕔Senin 17 Januari 2022, 23:27 WIB
"Total kasus omikron di DKI ada 825, terpapar dari luar negeri 582, yang transmisi lokal atau nonpelaku perjalanan luar negeri 243...
MI/Rahmatul Fajri

Polisi Terbitkan SP3 Kasus Mafia Tanah Tukang AC

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:32 WIB
POLRES Metro Jakarta Barat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus mafia tanah dengan korban tukang AC, Ng Je...
Medcom

Penetapan Raperda Tangsel 2022 Jangan Tabrak Regulasi

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:22 WIB
DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, telah memasukan 24 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke Program Pembentukan Perda...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya