Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran merespons kritik terkait penempelan stiker belum vaksin di setiap rumah warga. Menurutnya, tujuan dari penempelan stiker tersebut hanya untuk memaksimalkan pelaksanaan program vaksinasi merdeka.
"Tujuannya sebenarnya sederhana, kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan vaksinasi, karena vaksinasi merupakan cara kita untuk melindungi masyarakat dari pandemi. Hak untuk sehat kita pastikan sampai, negara hadir di situ," kata Fadil dalam sebuah video, Kamis (19/8).
Menurut Fadil, dengan adanya penempelan stiker di rumah-rumah ini bisa diketahui siapa saja warga yang belum mendapatkan vaksin. Untuk selanjutnya akses masyarakat mendapatkan vaksin bisa menjadi lebih mudah.
"Karena petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) mengetahui betul dan kemudian secara door to door akan dilakukan vaksiansi ke rumah mereka," ujarnya.
Pihaknya mengaku ingin semua kalangan masyarakat memahami tujuan penempelan stiker belum vaksin tersebut. Penempelan stiker sendiri bukan hanya untuk warga yang belum divaksin. Akan tetapi juga pada warga yang sudah divaksin agar mengetahui jadwal vaksinasi suntikan kedua.
"Ini barang kali rekan-rekan dan masyarakat agar mengetahui manfaat dan tujuan, semoga ini tidak dijadikan polemik. Kami terbuka untuk mendapatkan saran demi perbaikan dan menuju Jakarta yang lebih sehat, Jakarta yang semakin bergairah," ungkapnya.
Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya mengkritik Polda Metro Jaya (PMJ) untuk tidak melakukan pemasangan stiker bagi warga yang belum divaksin. Ombudsman melihat hal itu bisa berpotensi menimbulkan malaadministrasi.
Maladministrasi tersebut berupa penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait. Sehingga dikhawatirkan justru tak membantu upaya meningkatkan cakupan vaksinasi.
"Ada potensi malaadministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena tidak ada acuan regulasi yang memperkenankan hal itu, dan sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Senin, (16/8). (Hld/OL-09)
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Turki sepanjang 2025.
Para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri kegiatan Karang Taruna Kembangan Fest 2025 di kawasan Puri CNI, Kembangan, Jakarta Barat.
Ikatan Keluarga Dewan (IKD) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai perlombaan di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta.
Komunitas ini memiliki ambisi besar, yakni mengirimkan wakil untuk bertanding di ajang-ajang kompetitif nasional dan internasional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan di Jakarta akibat gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8)
Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta.
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Jumlah penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian pada 2025 mengalami peningkatan sebanyak 21.000 atau naik 20% dibandingkan tahun lalu
Diharapkan Polri semakin solid dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.
Surat Telegram ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, ST/2278/XI/Kep.2024. Keempat surat telegram ini terbit pada Minggu (29/12).
Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai Rp14,7 miliar dalam operasi besar-besaran selama satu bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved