Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Revisi itu dipastikan tak akan tuntas di DPR periode 2014-2019 yang segera berakhir.
Jumlah ini lebih banyak dari pimpinan DPR yang notabene tugas dan fungsinya lebih kompleks dari MPR
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menilai wacana menambahkan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga 10 pimpinan sebagai sesuatu yang berlebihan.
Basarah melanjutkan, pihaknya tidak ingin terjebak dengan menghadirkan figur yang pantas menduduki Ketua MPR.
Jika usulan tersebut disetujui, harus ada revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terutama terkait pasal pimpinan MPR.
Sebanyak enam partai yang lolos ke parlemen mengincar posisi ketua MPR.
Penambahan pimpinan MPR tak ada urgensinya. Beban kerja MPR tidak seperti DPR dan DPD.
Nasdem bersama partai gabungan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tengah menyiapkan paket terbaik untuk diusung sebagai pimpinan MPR.
Afirmasi Gerindra untuk menjabat sebagai pimpinan MPR juga akan sangat bergantung pada kebutuhan politik selama lima tahun ke depan.
Mengacu pada UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), dalam menentukan kursi pimpinan MPR lebih sarat dengan musyawarah mufakat.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum menyepakati kursi Ketua MPR akan diduduki oleh Partai Golkar.
Meski diskusi telah berjalan, Cak Imin mengakui, sampai saat ini KIK belum menemukan formula terbaik untuk paket pimpinan MPR.
Pancasila merupakan pemersatu atas keberagaman di Tanah Air.
Pemilihan pimpinan MPR, menurutnya, dilakukan melalui mekanisme paket terdiri dari empat fraksi dan satu utusan DPD.
PDIP masih menunggu nama-nama yang disodorkan oleh partai lain dalam pengisian jabatan pimpinan MPR.
paket pimpinan MPR yang diajukan nanti akan menunjuukan betapa cairnya hubungan antar-parpol.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate, menyatakan persoalan siapa yang layak menduduki kursi pimpinan MPR akan ditetapkan melalui resolusi konsensus
Saat ini sistem perencanaan pembangunan nasional tidak terintegrasi dengan baik. Khususnya setelah dilakukannya pemilihan umum langsung dan aturan soal otonomi daerah.
Pengamat Politik Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maksimus Ramses Llalongkoe mengatakan penghidupan kembali GBHN tak memiliki substansi yang jelas.
KETUA MPR Zulkifli Hasan mengakui MPR telah menyiapkan pokok-pokok amendemen terbatas terkait haluan negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved