PDIP tak Ingin Terjebak dalam Perebutan Kursi Ketua MPR

KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  Ahmad Basarah, mengaku pihaknya tidak ingin terjebak dalam perebutan kursi Ketua MPR. Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin dicap sebagai parpol yang hanya sibuk mengurusi perihal kursi pimpinan.

"Ini kan bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, karena kita tidak ingin partai-partai politik kok sibuk ngurusin posisi jabatan," kata Basarah, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Baca juga: Usut Suap DAK, KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Dumai

Basarah melanjutkan, pihaknya tidak ingin terjebak dengan menghadirkan figur yang pantas menduduki Ketua MPR. Ia mengatakan, lebih baik pihaknya menawarkan agenda baru terhadap pimpinan MPR pada periode mendatang.

"PDIP keluar dari situasi itu dengan menawarkan agenda. Ini loh PDIP punya agenda, apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamandemen secara terbatas UUD 1945," kata Basarah.

Ia tak mempersoalkan jika pada akhirnya PDIP tidak mengisi kursi Ketua MPR. Menurutnya, ada agenda lain yang lebih penting ketimbang kursi Ketua MPR, yakni amandemen terbatas UUD 1945 yang sempat tertunda karena Pemilu.

"Tidak masalah (tidak jadi Ketua MPR), karena kita sekali lagi stressingnya pada apa kinerja MPR. Nah, tentu kita ingin mengingatkan ini loh agenda MPR periode 2014-2019 punya kerja besar yang tertunda karena ada pemilu," kata Basarah.

Basarah mengatakan, mengenai paket pimpinan MPR lebih baik disepakati oleh semua parpol. Menurutnya, berdasarkan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR sebaiknya diputuskan secara aklamasi.

.Baca juga: Polisi Tangkap Penipu Janji Loloskan CPNS Setelah 8 Tahun Beraksi

Menurut Basarah, akan lebih baik jika semua parpol membicarakan mengenai paket pimpinan MPR tersebut dalam sebuah diskusi dan forum. Ia berharap, melalui musyawarah dan mufakat dapat menghasilkan kesepakatan yang diharapkan semua pihak.

"Makanya harus dilakukan adalah musyawarah mufakat mengenai siapa ketua dan 4 orang wakil ketua. Monggo dibicarakan dalam forum yang baik dengan musyawarah dan mufakat," pungkasnya. (OL-6)