Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden, Jusuf Kalla, menilai wacana menambahkan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga 10 pimpinan sebagai sesuatu yang berlebihan. Kalla menilai jumlah pimpinan MPR tidak perlu sebanyak itu jika melihat tugas dan kewajibannya.
"Pimpinan MPR hingga 10 itu berlebihan menurut saya, kan tugas MPR tidak banyak," terang Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/8).
Baca juga: Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko
Kalla pun menjelaskan jika memang nantinya pimpinan MPR menjadi 10 orang, menurutnya yang terjadi justru tidak akan efisien dalam melakukan kegiatan. Bahkan, dengan 10 orang pimpinan tentu rapatya akan lama. Selain itu, kata dia, jika pimpinan MPR hingga 10 orang, artinya semua partai menginginkan ada perwakilan ketuanya.
"Ya, kita berfikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan, tetapi juga pembagian tugasnya kalau 10 orang. Apalagi MPR kan tidak selalu bersidang. Dulu itu cuma 3 orang, masa jadi 10 orang," tutur Jusuf Kalla.
Oleh sebab itu, Kalla menilai, sebaiknya pimpinan MPR tidak banyak jumlahnya karena tugas yang dikerjakan tidak banyak saat ini. Kalla menyebutkan, MPR yang saat ini posisinya bukan lembaga tertinggi negara lagi tetapi sudah setara MPR, sehingga tidak perlu sampai 10 orang untuk pimpinannya.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang sebagai respons untuk meredakan perdebatan terkait perebutan kursi MPR. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945. (OL-6)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla alias JK menilai serangan Amerika Serikat - Israel terhadap Iran akan mengerek harga minyak dunia menjadi naik. Dampaknya terhadap Indonesia kenaikan BBM
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tidak berniat masuk ke gorong-gorong saat mengikuti kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved