Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Presiden, Jusuf Kalla, menilai wacana menambahkan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga 10 pimpinan sebagai sesuatu yang berlebihan. Kalla menilai jumlah pimpinan MPR tidak perlu sebanyak itu jika melihat tugas dan kewajibannya.
"Pimpinan MPR hingga 10 itu berlebihan menurut saya, kan tugas MPR tidak banyak," terang Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/8).
Baca juga: Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko
Kalla pun menjelaskan jika memang nantinya pimpinan MPR menjadi 10 orang, menurutnya yang terjadi justru tidak akan efisien dalam melakukan kegiatan. Bahkan, dengan 10 orang pimpinan tentu rapatya akan lama. Selain itu, kata dia, jika pimpinan MPR hingga 10 orang, artinya semua partai menginginkan ada perwakilan ketuanya.
"Ya, kita berfikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan, tetapi juga pembagian tugasnya kalau 10 orang. Apalagi MPR kan tidak selalu bersidang. Dulu itu cuma 3 orang, masa jadi 10 orang," tutur Jusuf Kalla.
Oleh sebab itu, Kalla menilai, sebaiknya pimpinan MPR tidak banyak jumlahnya karena tugas yang dikerjakan tidak banyak saat ini. Kalla menyebutkan, MPR yang saat ini posisinya bukan lembaga tertinggi negara lagi tetapi sudah setara MPR, sehingga tidak perlu sampai 10 orang untuk pimpinannya.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang sebagai respons untuk meredakan perdebatan terkait perebutan kursi MPR. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945. (OL-6)
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved