Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden, Jusuf Kalla, menilai wacana menambahkan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga 10 pimpinan sebagai sesuatu yang berlebihan. Kalla menilai jumlah pimpinan MPR tidak perlu sebanyak itu jika melihat tugas dan kewajibannya.
"Pimpinan MPR hingga 10 itu berlebihan menurut saya, kan tugas MPR tidak banyak," terang Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/8).
Baca juga: Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko
Kalla pun menjelaskan jika memang nantinya pimpinan MPR menjadi 10 orang, menurutnya yang terjadi justru tidak akan efisien dalam melakukan kegiatan. Bahkan, dengan 10 orang pimpinan tentu rapatya akan lama. Selain itu, kata dia, jika pimpinan MPR hingga 10 orang, artinya semua partai menginginkan ada perwakilan ketuanya.
"Ya, kita berfikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan, tetapi juga pembagian tugasnya kalau 10 orang. Apalagi MPR kan tidak selalu bersidang. Dulu itu cuma 3 orang, masa jadi 10 orang," tutur Jusuf Kalla.
Oleh sebab itu, Kalla menilai, sebaiknya pimpinan MPR tidak banyak jumlahnya karena tugas yang dikerjakan tidak banyak saat ini. Kalla menyebutkan, MPR yang saat ini posisinya bukan lembaga tertinggi negara lagi tetapi sudah setara MPR, sehingga tidak perlu sampai 10 orang untuk pimpinannya.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang sebagai respons untuk meredakan perdebatan terkait perebutan kursi MPR. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945. (OL-6)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan seluruh pihak untuk bergerak bersama menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi penerus bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
KABAR mengenai Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla melakukan negosiasi dengan Duta Besar Iran agar kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz dibantah Komdigi
Jusuf Kalla (JK) sampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI dalam misi UNIFIL Lebanon. Sebut mereka pahlawan kemanusiaan dan kebanggaan bangsa Indonesia.
Kehadiran TNI dalam misi perdamaian internasional menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat konstitusi.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas terhadap konflik yang melibatkan Iran, terutama jika negara tersebut menjadi pihak yang diserang.
Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) wakafkan 2.000 mushaf Al-Quran melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) guna memperkuat literasi keimanan dan solidaritas umat.
KONFLIK Israel-Amerika dengan Iran sedikit banyak berpengaruh bagi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved