Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden, Jusuf Kalla, menilai wacana menambahkan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga 10 pimpinan sebagai sesuatu yang berlebihan. Kalla menilai jumlah pimpinan MPR tidak perlu sebanyak itu jika melihat tugas dan kewajibannya.
"Pimpinan MPR hingga 10 itu berlebihan menurut saya, kan tugas MPR tidak banyak," terang Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (13/8).
Baca juga: Wapres Nilai Amandemen UUD 1945 Berisiko
Kalla pun menjelaskan jika memang nantinya pimpinan MPR menjadi 10 orang, menurutnya yang terjadi justru tidak akan efisien dalam melakukan kegiatan. Bahkan, dengan 10 orang pimpinan tentu rapatya akan lama. Selain itu, kata dia, jika pimpinan MPR hingga 10 orang, artinya semua partai menginginkan ada perwakilan ketuanya.
"Ya, kita berfikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan, tetapi juga pembagian tugasnya kalau 10 orang. Apalagi MPR kan tidak selalu bersidang. Dulu itu cuma 3 orang, masa jadi 10 orang," tutur Jusuf Kalla.
Oleh sebab itu, Kalla menilai, sebaiknya pimpinan MPR tidak banyak jumlahnya karena tugas yang dikerjakan tidak banyak saat ini. Kalla menyebutkan, MPR yang saat ini posisinya bukan lembaga tertinggi negara lagi tetapi sudah setara MPR, sehingga tidak perlu sampai 10 orang untuk pimpinannya.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang sebagai respons untuk meredakan perdebatan terkait perebutan kursi MPR. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945. (OL-6)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menduga maraknya praktik pembalakan liar sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir Sumatra dan Aceh.
Seluruh warga negara, termasuk komunitas kampus, perlu terus didorong untuk menciptakan ruang yang aman melalui berbagai langkah bersama
LANGKAH pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan, demi mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani keseharian.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta agar permasalahan lautan kayu dari banjir Sumatra untuk segera diselesaikan. Kayu yang memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan.
Masjid perlu terus dimakmurkan dan dimanfaatkan sebagai sarana membangun masyarakat yang religius sekaligus mandiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved