Selasa 13 Agustus 2019, 17:54 WIB

Wapres Nilai Amendemen UUD 1945 Berisiko

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Wapres Nilai Amendemen UUD 1945 Berisiko

MI/Ramdani
Wakil Presiden Jusuf Kalla

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menilai wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih perlu dipertimbangkan secara masak. Terlebih, jika nanti dalam proses amandemennya justru pada akhirnya mengubah sistem tata negara.

"Itu rumit lagi (amendemen mengubah tata negara). Berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju," tutur Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).

Baca juga:  PDIP: Wacana Amandemen Terbatas UUD 1945 Disepakati DPR dan DPD

Ia mencontohkan, jika nantinya MPR kembali menjadi lembaga-lembaga tertinggi dari hasil amendemen, tentu presiden akan kembali dipilih oleh MPR. Sebab, sebagai lembaga tertinggi negara MPR berhak memilih presiden.

Namun, Kalla menekankan, bahwa hal tersebut dapat memunculkan persoalan lain. Sebab, menurut Kalla, rakyat belum tentu setuju haknya kembali diambil dari sistem pemilihan langsung.

Kalla menyatakan, bahwa semua pihak tentu setuju bahwa diperlukan suatu instansi lembaga negara. Namun, ia mengingatkan perlu dikaji dampak dan efek dari amendemen tersebut.

"Cuma memang efeknya yang harus dikaji ulang. Apakah itu membuat MPR menjadi lembaga tertinggi lagi? Tentu ini akan dikaji DPR, karena artinya nanti MPR itu akan membawahi DPR lagi. Nanti tentu akan memengaruhi sistem lainnya," beber Kalla.

Ia menilai, selama memang secara prinsip tentu bagus. Namun, sambung dia, jangan sampai amendemen tersebut mengubah seluruh sistem karena hasil MPR baru 15-16 tahun. (OL-6)

Baca Juga

Ist/DPR

Kembali Sekolah Saat Covid-19, Netty Heryawan: Jangan Dipaksakan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 14:34 WIB
Sementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak...
MI/Fransisco Carolio

TNI-Polri Kawal New Normal, Kontras: Situasi Jadi Tidak Normal

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Minggu 31 Mei 2020, 14:15 WIB
Keterlibatan TNI-Polri dinilai sebagai penegasan terhadap realisasi wacana darurat sipil, yang sebelumnya ditolak masyarakat...
Ist/DPR

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Sayangkan Kerusuhan di AS

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 14:08 WIB
Pada kesempatan itu, Meutya Hafid juga meminta pemerintah dalam hal ini perwakilan RI di Amerika Serikat untuk memastikan keselamatan para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya