Kata JK Bedanya Penanganan Tsunami 2004 dengan Banjir Sumatra 2025

WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Aceh-Sumatra tahun ini.  

Menurutnya, selain gerak cepat penanganan bencana, dia juga turut menyoroti soal sumber dana bantuan yang akan disalurkan untuk rakyat Aceh. 

Ketika Tsunami 2004, JK menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan bahwa saat itu Indonesia menerima banyak bantuan dari negara lain maupun lembaga internasional. Sementara saat ini, pemerintah justru belum membuka opsi bantuan internasional. 

Baca juga : Cegah Infeksi Kulit Pascabanjir Sumatra, Perdoski Imbau Pentingnya Pasokan Sabun dan Antibiotik

"Dulu juga Aceh itu full [dibantu] pusat dan luar negeri dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan," kata JK usai menghadiri acara BOG 40 Awards. 

Maka dari itu, JK meminta kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan bantuan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. 

Bantuan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan jika keran bantuan dari luar negeri belum dibuka.  Pasalnya, sejumlah kepala daerah telah menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana di wilayahnya karena berbagai keterbatasan, salah satunya anggaran. 

Baca juga : Ahli Kehutanan IPB University Sebut Temuan Kayu Gelondongan Perkuat Dugaan Pembalakan Liar

JK menegaskan pemerintah pusat harus segera cepat menangani bencana di tiga provinsi itu. Menurutnya, dalam bencana terdapat masa kritis yang jika lambat penanganannya, maka akan menimbulkan kerugian lebih besar. Dia menyebut pemerintah memiliki 'PR' yang besar karena bencana terjadi di sejumlah titik, tidak seluas Tsunami Aceh 2024. 

"Pengalaman dulu tsunami, walaupun ini tsunami lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dengan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas," jelasnya. 

Oleh sebab itu, dia menilai proses rehabilitasi semua fasilitas membutuhkan waktu cukup lama sekitar 2-3 tahun, terutama pembangunan infrastruktur seperti rumah. (H-4)