Soal Bantuan Asing untuk Aceh, JK Ingatkan Kemanusiaan Melampaui Batas Wilayah

KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa bantuan asing diperbolehkan masuk ke Aceh selama ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan JK saat meninjau langsung lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” kata Jusuf Kalla dikutip dari Antara, Sabtu (20/12). 

Baca juga : PDIP: Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra tidak Kurangi Martabat Bangsa

Menanggapi keluhan warga yang menyebut hampir 20 hari belum ada penanganan maksimal dari pemerintah, JK menyatakan bahwa keputusan menerima bantuan asing bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menangani dampak bencana.

“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” imbuhnya.

JK menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan bersifat universal dan tidak mengenal batas wilayah.

Baca juga : JK Usul Kayu Banjir Sumatra Dimanfaatkan untuk Perumahan dan Kebutuhan Warga

“Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” tegasnya.

Terkait peran Palang Merah Indonesia, JK menjelaskan bahwa PMI tidak memiliki kewenangan membangun rumah bagi warga terdampak. PMI, kata dia, fokus pada penyaluran bantuan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau bangun rumah itu urusan Pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” katanya.

Selain itu, JK mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dalam penanganan bencana agar solusi dapat segera diwujudkan.

“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” ujarnya.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan baik sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.