Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa bantuan asing diperbolehkan masuk ke Aceh selama ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat meninjau langsung lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” kata Jusuf Kalla dikutip dari Antara, Sabtu (20/12).
Menanggapi keluhan warga yang menyebut hampir 20 hari belum ada penanganan maksimal dari pemerintah, JK menyatakan bahwa keputusan menerima bantuan asing bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menangani dampak bencana.
“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” imbuhnya.
JK menegaskan bahwa prinsip kemanusiaan bersifat universal dan tidak mengenal batas wilayah.
“Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” tegasnya.
Terkait peran Palang Merah Indonesia, JK menjelaskan bahwa PMI tidak memiliki kewenangan membangun rumah bagi warga terdampak. PMI, kata dia, fokus pada penyaluran bantuan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau bangun rumah itu urusan Pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” katanya.
Selain itu, JK mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dalam penanganan bencana agar solusi dapat segera diwujudkan.
“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” ujarnya.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan baik sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menjelaskan mekanisme terkait tawaran bantuan internasional untuk menangani bencana banjir di beberapa provinsi di Sumatra.
Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera seharusnya tidak semata diperdebatkan dari sisi kemampuan negara.
BANJIR bandang dan longsor akhir November 2025 meluluhlantakkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Korban tewas mendekati seribu, sejuta lebih mengungsi, ratusan ribu rumah rusak.
MENTERI Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan penanggulangan bencana alam di Sumatra saat ini dilakukan secara mandiri dengan mengerahkan seluruh kemampuan nasional.
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani banjir dan longsor di Sumatra. Bantuan internasional belum diperlukan.
Dari total lahan terdampak bencana tersebut, sebagian besar mengalami kerusakan berat.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita mendalam dari pemerintah Republik Indonesia atas jatuhnya pesawat ATR 42-500 dan sejumlah bencana di Tanah Air.
Penataan ulang tata ruang, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan alam harus menjadi prioritas, bukan sekadar slogan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
Karena itu jutaan korban banjir di lebih separuh kawasan Provinsi Aceh dan tetangga Sumatra Utara serta Sumatra Barat untuk yakin di balik cobaan Allah ada rahasia luar biasa bagi mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved