Bencana Sumatra dan Pro-Kontra terhadap Bantuan Asing 

BANJIR bandang dan longsor akhir November 2025 meluluhlantakkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Korban tewas mendekati seribu, sejuta lebih mengungsi, ratusan ribu rumah rusak. Pemerintah menegaskan masih mampu tanpa membuka keran bantuan asing. 

Perdebatan pun mengemuka: antara martabat kedaulatan dan keharusan menyelamatkan nyawa. Pemerintah menegaskan tanggap darurat terkendali oleh kapasitas nasional dengan strategi dropping via udara, pengerahan TNI/Polri, klaim stok pangan cukup, dan bantuan asing hanya akan diterima jika diperlukan. Namun di lapangan, sebagian daerah tetap terisolasi, kekurangan air bersih dan tenaga medis.  

Dua Etika: Care vs Command 

Gagasan Ethics of Care lahir dari kritik Carol Gilligan (1982) terhadap etika berbasis keadilan. Gilligan memberikan aksentuasi tentang moralitas yang berakar pada kepedulian dan relasi konkret, yakni suara yang mendengar siapa yang membutuhkan dan apa yang mendesak. Dalam narasi kebencanaan, gagasan Gilligan ini mengajak kita untuk memosisikan nyawa di atas prosedur apa pun. 

Baca juga : Perusahaan Kripto Gandeng LSM Bantu Korban Banjir Sumatra

Sebaliknya, Sovereign Command merupakan metafora dari tradisi Hobbes dan Bodin, ketika mereka berbicara tentang kedaulatan sebagai syarat tertib sosial. Dalam konteks bencana, pendekatan tersebut selalu mengutamakan disiplin komando, integritas data, dan kontrol negara agar respons tidak berubah menjadi arus liar yang mengacaukan koordinasi. 

Keduanya, Care and Command bukanlah musuh bebuyutan; tetapi seperti dua lensa yang, bila dipadukan, akan menjadi jalan cahaya yang menuntun kepada kebijaksanaan. Kedaulatan di satu sisi sebagai alat, sementara pada sisi yang lain, kemanusiaan adalah tujuan. 

Argumentasi Pro 

Jam emas dalam bencana adalah detik yang menetes seperti embun di ujung daun. Saat keselamatan itu tidak menunggu rapat panjang, juga tidak menunggu paraf para pejabat. Setiap menit adalah denyut kehidupan yang bisa padam bila kita terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. 

Baca juga : Mentan Lepas Bantuan Tahap II untuk Korban Bencana Sumatra Menggunakan KRI Surabaya

Mesti diinsafi bahwa di saat jalan terputus dan jembatan roboh, kehadiran sayap besi di langit dan kapal di lautan bukanlah sekadar simbol kekuatan. Ekspresi kepedulian itu merupakan tali penghubung antara 
harapan dan kenyataan. Negara mestinya paham bahwa Tim SAR tambahan dari luar negeri bukan datang untuk membawa gengsi, tetapi membawa napas bagi mereka yang terperangkap di dalam lumpur. 

Lebih dari sekadar tenaga, bantuan asing sering membawa keahlian yang menutup bottleneck (titik sempit yang mencekik aliran bantuan). Bayangkan mesin pemurni air yang mengubah keruh menjadi jernih, jembatan darurat yang menjahit kembali akses yang koyak, dan tangan-tangan medis yang merawat luka di tengah sunyi. 

Semua ini bukan sekadar tambahan, tetapi denyut nadi yang menghidupkan kembali ruang-ruang kemanusiaan yang tercekam mati suri. Negara mestinya tidak perlu khawatir dengan kata transparansi. Regulasi BNPB sudah menyiapkan satu pintu agar arus bantuan tidak menjadi tsunami kebaikan yang tidak terkontrol. 

Sebaliknya, ungkapan kepedulian yang membawa payung kemanusiaan itu mesti diorganisisr secara enar dan tepat agar bisa menjadi sungai yang tertata. Lebih jauh, menerima uluran tangan dunia bukanlah tanda bahwa negara kita tak berdaya. Sebaliknya dengan membuka keran bantuan dari luar, negara mengamini solidaritas sebagai panggilan kemanusiaan yang melampaui ruang dan waktu. 

Solidaritas adalah mata uang diplomasi yang tak lekang oleh waktu. Dalam tragedi Sumatra, kita belajar bahwa martabat tidak runtuh ketika kita mengulurkan tangan; sebaliknya, martabat justru tegak ketika kita memilih menyelamatkan nyawa ketimbang ego. 

Pandangan ini sejalan dengan argumen Sherly Annavita, seorang konten kreator yang hadir dalam Segmen Rosi Kompas TV pada Kamis malam (11/12/2025). Annavita menegaskan bahwa solidaritas global bukan sekadar bantuan logistik, tetapi juga pesan kemanusiaan. "Kalau dunia mau membantu, kenapa kita menutup pintu? Bukankah nyawa lebih berharga daripada gengsi?" ujarnya, mengajak publik melihat bantuan asing sebagai jembatan empati, bukan ancaman kedaulatan. 

Argumentasi Kontra 

Namun, ada suara lain yang tak kalah lantang: suara yang mengingatkan bahwa terlalu banyak tangan bisa membuat simpul kusut. Bantuan yang datang tanpa kendali ibarat banjir kedua. Tentu bukan air, melainkan arus logistik yang menenggelamkan koordinasi. 

Gudang bisa penuh barang yang tak relevan, jalur distribusi tersumbat oleh tumpukan niat baik yang tak terarah. Di tengah krisis, kebisingan koordinasi bisa lebih mematikan daripada sunyi. 

Selain itu, ada bayang-bayang gelap, korupsi yang mengintai di balik kardus bantuan. Bukan tidak mungkin, bencana dijadikan ladang basah bagi mereka yang bermain di lumpur moral. Karena itu, pengawasan sistemik bukan sekadar prosedur, melainkan pagar tembok beton bertulang agar solidaritas tak berubah menjadi skandal. 

Argumen kontra ini diwakili oleh Timothy Ivan Triyono, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, representasi pemerintah dalam diskusi Rosi. Triyono menekankan bahwa kemandirian adalah ujian martabat bangsa. Baginya, mengandalkan jejaring domestik seperti pemerintah, dunia usaha, kampus, ormas, dan relawan adalah stress-test atau ujian ketahanan di bawah tekanan ekstrem, yang kelak memperkuat daya tahan kita. Sebab martabat bukan hanya soal menolak bantuan, tetapi soal membuktikan bahwa kita mampu mengelola krisis dengan kepala tegak. 

Gelombang Donasi: Niat Baik, Izin, dan Kepercayaan 

Solidaritas mengalir deras, bukan hanya dari warga dan diaspora, tetapi juga dari ruang-ruang akademik. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, di Maumere, Nusa Tenggara Timur, mengirimkan pesan moral yang menyentuh. Pimpinan kampus meminta para dosen dan tenaga kependidikan merelakan sebagian tunjangan pribadinya untuk didonasikan kepada korban bencana Sumatera. 

Ajakan itu disambut hangat, bukan sekadar transfer dana, melainkan transfer empati. Di tengah tragedi, kampus menjelma menjadi laboratorium kepedulian, tempat teori etika berubah menjadi tindakan nyata. 

Namun, di balik gelombang niat baik, kebijakan izin penggalangan dan pajak barang bantuan memantik kebingungan. Apakah setiap langkah harus terjerat prosedur panjang? Di sinilah prinsip proportionality menemukan relevansinya: aturan harus sepadan dengan situasi. 

Penyederhanaan izin ex post saat darurat, ditopang oleh dashboard transparansi, akan menjaga kecepatan sekaligus kepercayaan publik. Sebab solidaritas yang mengalir jernih bukan hanya soal niat, tetapi juga soal tata kelola yang membuat empati tak tersumbat oleh birokrasi. 

Akar Ekologis dan Rekomendasi 

Parahnya banjir bandang yang melanda Sumatra tidak terlepas dari adanya degradasi lingkungan, seperti deforestasi, tambang, perkebunan, dan tekanan pada daerah aliran sungai (DAS). Jika spons ekologis menghilang, kardus mi instan hanyalah plester pada luka yang membusuk. Rekonstruksi mesti memulihkan fungsi ekologi agar banjir berikutnya tidak sekadar menunggu giliran. 

Sebagai catatan akhir, ada empat langkah yang layak menjadi kompas kebijakan. Pertama, aktifkan mekanisme selektif untuk bantuan asing yang menutup bottleneck. Kedua, sederhanakan koridor donasi publik dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketiga, rekonstruksi berorientasi DAS dan moratorium izin ekstraktif. Keempat, belajar dari Sumatra tanpa mengulang tragedi rumah kosong. 

Mari bertafakur, kedaulatan tanpa manusia adalah bendera tanpa tiang. Sovereign command adalah alat. Keselamatan rakyat atau ethics of care merupakan tujuan. Dalam jam-jam genting, keduanya dapat bergandengan. 

Negara menakar ambang kebutuhan dan membuka pintu secukupnya. Dunia datang bukan untuk mengambil, melainkan membantu kita bertahan. Di situlah martabat bangsa bertemu belas kasih manusia dan Sumatra pelan-pelan bangkit, bukan hanya dari lumpur, tetapi dari kesadaran baru untuk belajar dan berubah.