Kemlu Jelaskan Mekanisme Bantuan Asing untuk Daerah Terdampak Bencana Sumatra

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa tawaran bantuan internasional untuk menangani bencana banjir di beberapa provinsi di Sumatra disalurkan dan dikoordinasikan melalui mekanisme pemerintah, bukan berjalan terpisah.

Juru bicara Kemlu, Yvonne Wewengkang menjelaskan bahwa sejumlah negara dan lembaga internasional memang menawarkan bantuan untuk bencana Sumatra. Namun, menurutnya, semua bantuan bencana itu diproses melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta instansi pemerintah terkait.

"Secara tegas telah disampaikan bahwa kita masih bisa, kita diminta mengerahkan seluruh kekuatan nasional kita. Memang ada beberapa dari negara-negara yang menawarkan, namun dengan hasil koordinasi kita dengan BNPB, akhirnya itu juga melalui pemerintah, jadi beberapa melalui NGO-NGO lokal yang dipercaya dan termasuk melalui UNDP, yang sebenarnya program-programnya ternyata sudah jalan. Jadi dengan adanya bencana, akhirnya program ini diintensifkan lebih lagi," kata Yvonne di Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

Baca juga : Kemenhut Lanjutkan Operasi Perbantuan Pascabencana Sumatra

Terkait komunikasi Pemerintah Indonesia dengan negara lain yang menawarkan bantuan. Pihaknya telah menyampaikan sesuai dengan arahan presiden bahwa Indonesia masih mengerahkan kekuatan nasional.

Sementara itu, penjelasan lebih rinci disampaikan pula oleh Juru Bicara II Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, yang memaparkan peran lembaga-lembaga PBB dan mitra internasional dalam menyesuaikan program bantuan dengan kebutuhan daerah terdampak.

Vahd menyatakan bahwa berbagai lembaga internasional, khususnya yang berkaitan dengan UNICEF, UNDP, IOM dan ILO memiliki mekanisme koordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemlu untuk membahas program yang sudah berjalan di Indonesia.

Baca juga : Walhi: Banyak Desa di Sumut belum Tersentuh Bantuan

"Dan dalam kondisi seperti ini di breakdown kebutuhan-kebutuhan di masing-masing provinsi dari berbagai sektor termasuk mengenai pendidikan, keselamatan, pembangunan dan sehubungan yang ada dengan bencana, diadakan juga pertemuan yang khusus membahas mengenai untuk mengadres kebutuhan di sana," kata Vahd.

Menurut Vahd, pertemuan-pertemuan itu bersifat sinkronisasi agar program-program internasional dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan daerah dan keahlian masing-masing lembaga PBB. Ia menegaskan bahwa seluruh alur bantuan dan program dimonitor dan diatur bersama Bappenas dan Kemlu sehingga tidak berjalan terfragmentasi.

"Ini dikonfirmasi dengan Bappenas juga. Jadi dari berbagai lembaga ini memang mensinkronkan dengan kebutuhan dari Indonesia disesuaikan dengan yang dibuat oleh Kemlu. Jadi tidak pisah-pisah, semua melalui Bappenas dan Kemlu," tegasnya.

Vahd menambahkan bahwa bentuk kerja sama ini merupakan mekanisme konsultatif rutin antara Indonesia dan PBB, bukan respons tunggal terhadap satu kejadian saja.

Untuk wilayah terdampak, termasuk provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, menurutnya berbagai organisasi internasional bahkan telah embedded dengan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan program di lapangan. (H-3)