Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
SELURUH pemuda yang bakal menjadi penerus bangsa diharapkan berani mengambil peran sebagai duta Pancasila. Langkah untuk membumikan ideologi tersebut sejatinya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, Pancasila merupakan pemersatu atas keberagaman di Tanah Air.
Oleh karena itu, pengelolaan terhadap kemajemukan yang ada juga tetap memerlukan partisipasi semua komponen. Intinya, jangan sampai negara ini hancur seperti beberapa negara di Timur Tengah.
"Dalam membumikan Pancasila harus melibatkan semua pihak. Bukan hanya MPR dan DPR. Karena yang akan menjalankan era berbangsa dan bernegara adalah generasi muda. Tanpa Pancasila menjadi ideologi yang hidup, kita tentu was-was," ujar Basarah disela-sela diskusi Berpikir Besar Ala Pancasila, di Jakarta, Kamis (1/8).
Politikus PDIP itu menambahkan, upaya membumikan Pancasila dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memerlukan strategi kebudayaan. Misalnya, menghadirkan kembali mata pelajaran Pancasila mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.
Baca juga : Pancasila tidak Bisa Dipotong secara Parsial
Dengan demikian, sambung dia, sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), MPR, serta lembaga lain untuk menjadikan Pancasila tetap membumi di masyarakat akan semakin cepat terealisasi.
Para politikus, elite masyarakat, elite sipil dan militer, selaku pemimpin juga perlu memberikan contoh nyata kepada publik. Pelbagai upaya itu juga berlaku bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta.
"Pancasila bukan hanya diajarkan tapi juga dengan suri tauladan para pemimpin untuk memberikan contoh bagaimana hidup dalam negara Pancasila itu dipraktekkan," ujar Basarah.
BPIP telah menyiapkan pelbagai langkah dan rencana strategis melalui pembuatan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), pembuatan peta jalan pembinaan ideologi, penyusunan narasi untuk pendidikan formal maupun informal dan nonformal, serta kegiatan pengarusutamaan Pancasila.
Upaya tersebut, menurut Plt Kepala BPIP Hariyono, beberapa waktu lalu, merupakan langkah untuk menyikapi ketidakhadiran Pancasila di ruang publik dalam dua dekade terakhir, sejak reformasi 1998.
Baca juga : Perlu Sinergi Membumikan Pancasila
Realitas itu menjadi tantangan bagi jajaran BPIP dalam membumikan kembali Pancasila di Tanah Air.
Ia membeberkan, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama, mengembalikan pemahaman mengenai Pancasila. Itu lantaran ketidakpahaman sejarah dan kedudukan Pancasila telah memunculkan dan mengembangkan sikap ekslusif dan intoleransi di tengah masyarakat. Sikap tersebut juga membuat kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan dan pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan satu sama lain.
Kedua, memaksimalkan pelembagaan Pancasila dan keteladanan. Maklum, banyak hal yang dapat diteladani dari Pancasila namun sejauh ini tidak terpublikasi karena tertutup gaduhnya politik dan berbagai kepentingan ideologi lain di luar Pancasila. (Ol-7)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved