Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Gerindra merasa berhak mendapatkan jatah ketua MPR karena meraih suara terbanyak kedua di Pemilu 2019.
Setiap fraksi dan kelompok DPD hanya bisa mengajukan satu calon pimpinan MPR
MESKI pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baru akan dilakukan setelah anggota DPR dan DPD dilantik pada 1 Oktober mendatang
PDIP dan Partai Demokrat belum juga menyerahkan nama untuk pimpinan DPRD DKI meski waktu tinggal sehari lagi.
RAPAT gabungan pimpinan MPR bersama dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD menyetujui tata tertib yang akan digunakan dalam pemilihan pimpinan MPR periode 2019-2024.
Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengatakan hal itu pada diskusi bertajuk Haluan Negara sebagai Pedoman Pembangunan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin.
WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa penyebutan istilah Empat Pilar MPR RI sudah benar sehingga tetap digunakan hingga saat ini.
Andreas tidak menampik kesepakatan terhadap penambahan 10 pimpinan MPR merupakan bagian dari dinamika politik yang terjadi antar-fraksi.
DPR yakin pembahasan akan selesai pada periode saat ini karena hanya membahas satu pasal terkait penambahan pimpinan MPR
Salah satu poin utama dalam revisi terbatas UU MD3 ialah tentang regulasi yang mengatur penambahan kursi pimpinan MPR
POLITIKUS senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak perlu ditetapkan secara formal melalui Ketetapan MPR RI.
SEKRETARIS Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono menyebut wacana 10 kursi pimpinan bakal menambah kebutuhan anggaran. Ia memprediksi anggaran 10 pimpinan MPR mencapai Rp50 miliar.
Belum semua fraksi setuju dilaksanakannya revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terkait penambahan jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 menjadi 10 orang
Menurut Golkar, lebih baik saat ini, komposisi pimpinan MPR untuk periode 2019-2024, yakni satu ketua dan empat wakil dijalankan terlebih dahulu.
Kemerdekaan yang sudah dicapai bangsa Indonesia, merupakan milik seluruh masyarakat, dan harus dijaga serta pertahankan, dengan jalan pembangunan di segala bidang.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sudah membuat draf revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Wacana 10 kursi pimpinan MPR masuk draf tersebut.
Wacana yang berkembang di parlemen sifatnya dinamis sehingga bisa saja ada kompromi seperti dulu dari lima menjadi delapan pimpinan MPR.
Jika GBHN dimunculkan kembali, akan menimbulkan efek pada pilpres. Presiden pun tidak akan berkampanye menyampaikan visi dan misinya.
Zulkifli melanjutkan, pengadaan GHN dilakukan untuk mengatur negara secara filosofis.
MPR perlu dilibatkan dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota karena terkait jalannnya tugas dan fungsi MPR ke depan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved